Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banyak Negara Perang Dagang, RI-India Malah Makin Mesra

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Paviliun Nasional Indonesia (City of Charm) mengusung konsep Rumah Sawit Indonesia yang akan menampilkan produk sawit dari hulu ke hilir.
Paviliun Nasional Indonesia (City of Charm) mengusung konsep Rumah Sawit Indonesia yang akan menampilkan produk sawit dari hulu ke hilir.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, sejumlah negara terlibat perang dagang dan hubungan diplomatik yang memburuk. Namun, pemerintah Indonesia dan India kini justru memupuk hubungan yang lebih erat.

Dilansir dari Bloomberg, Kamis 17 Oktober 2019, pemerintah Indonesia berencana untuk memangkas pajak impor benang India menjadi 0 persen dari 5 persen. Bulan lalu, pemerintah Indonesia mempertimbangkan perubahan peraturan tentang kualitas gula yang diimpornya, sebuah langkah yang diperkirakan akan menguntungkan India.

Berbeda dengan Indonesia, hubungan India dan Malaysia telah memburuk karena kritik negara Asia Tenggara ini terkait Kashmir. India dikabarkan mempertimbangkan untuk membatasi impor beberapa produk dari Malaysia termasuk minyak kelapa sawit.

Hal tersebut merupakan reaksi terhadap pernyataan pemimpin negara Asia Tenggara itu yang mengkritik pemerintah India secara keras atas tindakannya di Kashmir.

Pemerintah India dikabarkan marah setelah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada bulan lalu menuduh India telah menyerbu dan menduduki Kashmir. Akibatnya, India berencana mengganti minyak sawit Malaysia dengan pasokan minyak nabati dari negara-negara lain seperti Indonesia.

“India akan menggantikan impor minyak sawit Malaysia dengan membeli lebih banyak dari Indonesia dan meningkatkan pasokan minyak nabati dari Ukraina,” ujar Bipul Chatterjee, yang mengepalai Pusat Perdagangan Internasional, Ekonomi dan Lingkungan di Jaipur, India.

Seperti dilansir Bisnis, Jumat 18 Oktober 2019, sebagai tanda hubungan yang lebih hangat antara India dan Indonesia, Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Joko Widodo saling bertukar saat kunjungan ke negara masing-masing. Kedua negara penghasil komoditas kelas berat tersebut telah menetapkan target perdagangan senilai US$50 miliar pada tahun 2025. Oleh karenanya, hambatan dari sisi tarif dan non-tarif perlu dihilangkan.

Dalam suatu pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, pada akhir Juni 2019, Presiden Jokowi secara khusus meminta PM Modi untuk memberi perhatian lebih atas penerapan tarif impor baru terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

23 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

23 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

1 hari lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

1 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

1 hari lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

1 hari lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

5 hari lalu

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.


Menteri Teten Pamer Kelebihan Minyak Makan Merah di DPR: Murah hingga Dipuji Chef Juna

9 hari lalu

Minyak Makan Merah. Unair
Menteri Teten Pamer Kelebihan Minyak Makan Merah di DPR: Murah hingga Dipuji Chef Juna

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakin minyak makan merah atau M3 bakal laku di pasaran sebagai alternatif minyak kelapa sawit.


Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

10 hari lalu

Minyak Makan Merah. (Foto: Humas Kemenkop)
Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

Proses produksinya yang tidak melalui penyulingan atau bleaching tak berarti Minyak Makan Merah bebas dari dampak negatif.


Malaysia Menang Terkait Isu Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit di WTO

22 hari lalu

Seorang pekerja menurunkan kelapa sawit dari sebuah truk di pabrik kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Agustus 2014. [REUTERS / Samsul Said / File Foto]
Malaysia Menang Terkait Isu Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit di WTO

Malaysia memenangkan gugatan di WTO melawan tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk biofuel dari minyak sawit.