Kabinet Jokowi Jilid II Diharapkan Pro Industri Manufaktur

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

    Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam kepimimpinannya di periode kedua, Presiden Joko Widodo atau Jokowi diharapkan dapat membentuk tim ekonomi yang mumpuni dalam kabinetnya. Tim yang solid itu sangat penting untuk bisa segera merevitalisasi industri nasional melalui lintas kementerian dan lembaga.

    Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal. Ia menilai kinerja sektor manufaktur dalam negeri pada periode pertama kepemimpinan Jokowi masih stagnan dengan ditopang oleh pasar domestik. Pada saat yang sama, terjadi penurunan daya saing ekspor dan realisasi investasi baru dalam tiga tahun terakhir.

    Oleh karena itu, Faisal berharap pada masa kepemimpinan baru ini, presiden dapat memilih tim ekonomi yang kuat dengan satu paradigma. Paradigma yang dimaksud adalah fokus pada pengembangan sektor manufaktur nasional yang akan menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi.

    Faisal menilai hal itu tak hanya ditunjukkan dengan memilih menteri perindustrian yang cakap. "Tetapi memilih orang yang tepat untuk seluruh tim ekonomi dengan visi sama bahwa manufaktur harus menjadi main driver untuk pertumbuhan ekonomi," ujarnya, Kamis, 17 Oktober 2019.

    Pemerintah, menurut Faisal, juga harus kembali merumuskan kebijakan untuk revitalisasi sektor manufaktur dengan peta jalan yang jelas. Dengan demikian, pelaku usaha dan investor bisa terlibat dalam pengembangan industri nasional.

    Saat ini pemerintah sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 yang didukung dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Dengan revolusi industri 4.0 itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menetapkan 5 sektor manufaktur yang akan diutamakan pengembangannya dan menjadi percontohan, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.