TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam proses pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Penajam Utara, Kalimantan Timur, akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Adapun pembangunan akan dimulai pada 2021.
"Penyerapan tenaga kerja itu pasti, dengan kebutuhan tenaga kerja yang besar selama masa konstruksi nanti kita butuh partisipasi semua pihak terutama kita dahulukan yang lokal," kata dia di kantornya, Jakarta, 17 Oktober 2019.
Selain memberikan prioritas kerja bagi warga lokal yang tinggal di Kalimantan pada saat pembangunan, Bambang mengungkapkan, akan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Ini akan berdampak nantinya jika ibu kota baru telah beroperasi penuh, maka mereka mendapatkan peluang kerja yang sama dengan para pendatang.
Sementara itu, Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional atau ICDN Kaltara, Dolvina Damus menuturkan pihaknya yang menjadi minoritas perlu mendapat perhatian dengan memberikan porsi ketenagakerjaan yang khusus. Karena menurutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial.
"Diharapkan dalam pembangunan dan pengembangan ibu kota dapat diberikan kebijakan khusus kepada Suku Dayak baik dalam hal ketenagakerjaan, yang pasti melihat akan ada pendatang dari luar. Sehingga perlu diberikan kebijakan khusus kepada Suku Dayak terkait kebijakan ketenagakerjaan tersebut," ujarnya di kantor Bappenas, Jakarta, 17 Oktober 2019.
Kemudian ia juga meminta agar Suku Dayak diberikan perlindungan khusus terkait tanah dan hutan adat. Sebab, wilayah itu merupakan sumber kehidupan Suku Dayak. "Kemudian terkait dengan hutan dan wilayah adat perlu diberikan perlindungan karena hutan dan wilayah adat adalah sumber penghidupan sebagai air susu ibu bagi Suku Dayak, sehingga kebijakan untuk melindungi perlu dipersiapkan," tambahnya.
