Badan Perlindungan Konsumen Nasional Harap Inflasi Tetap Rendah

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mendesak agar revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional segera diselesaikan dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Perdagangan, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Fajar Pebrianto

    Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mendesak agar revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional segera diselesaikan dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Perdagangan, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengharapkan inflasi dapat terjaga di level rendah agar tidak mengganggu konsumsi rumah tangga sehingga dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) lebih baik.

    "Inflasi harus dijaga rendah agar daya beli masyarakat tetap tinggi, oleh karena itu harga pangan jangan sampai bergejolak," ujar Ketua BPKN Ardiansyah Parman usai acara penganugerahan "Raksa Nugraha Indonesia Consumer Protection Award (ICPA)" di Jakarta, Rabu malam, 16 Oktober 2019.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, September 2019 terjadi deflasi sebesar 0,27 persen. Dengan pencapaian itu, maka inflasi tahun kalender Januari-September 2019 mencapai 2,2 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) 3,39 persen.

    Menurut dia, inflasi yang stabil di level tiga persen menunjukkan harga pangan relatif stabil dan diharapkan menopang PDB Indonesia lebih baik.

    "Sekitar 57 persen dari PDB Indonesia ditunjang oleh konsumsi rumah tangga. Rumus sederhana PDB, yakni konsumsi rumah tangga ditambah investasi, ditambah belanja pemerintah, ditambah nett ekspor," paparnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, ada kepentingan bersama untuk menjaga pasar agar konsumsi rumah tangga tidak melemah.

    Ia menambahkan sekitar 50 persen sampai 60 persen konsumsi rumah tangga merupakan belanja pangan. Oleh karena itu, harga makanan atau pangan jangan sampai bergejolak karena berpengaruh terhadap konsumen yang akhirnya berimbas pada PDB.

    Dalam rangka menjaga konsumsi rumah tangga, lanjut dia, pihaknya secara bersamaan juga menjaga kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi barang maupun jasa.

    "Karena transaksi barang maupun jasa itu yang membangun 57 persen terhadap ekonomi kita. Oleh karena itu BPKN terus berupaya menjaga, membentuk atau membangun kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha," ucapnya.

    Salah satu upaya menjaga perlindungan konsumen, menurut Ardiansyah, BPKN menyelenggarakan Raksa Nugraha Indonesia Consumer Protection Award (ICPA).

    "Anugerah ini salah satu untuk menjaga kepercayaan konsumen. Kita menjaga dua pihak, konsumen dan pelaku usaha agar kepercayaan tumbuh yang akhirnya meningkatkan transaksi sehingga konsumsi rumah tangga terus meningkat," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.