Harapan Walhi Soal Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla menggelar halalbihalal Idufitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Istana Negara yang terbuka bagi masyarakat umum maupun pejabat negara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla menggelar halalbihalal Idufitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Istana Negara yang terbuka bagi masyarakat umum maupun pejabat negara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri yang akan ditunjuk menangani bidang lingkungan, kehutanan, dan pertanahan pada kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diharapkan memahami dua isu penting.

    Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid berharap Presiden Joko Widodo memilih menteri yang paham isu agraria dan lingkungan hidup dalam periode kedua pemerintahannya. "Dengan berbagai tantangan seperti mandeknya reforma agraria, konflik dan permasalahan karhutla itu, selain leadership juga dibutuhkan menteri yang memahami akar permasalahan lingkungan hidup dan agraria," ujar Koordinator Desk Politik Walhi itu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Menurut Khalisah, menteri yang membawahi lembaga atau kementerian lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan di kabinet Jokowi-Ma'ruf perlu memahami secara terperinci kompleksitas isu agraria dan lingkungan hidup.

    Dia berharap menteri yang terpilih tidak sekadar mengetahui permasalahan melainkan harus mendalami isu-isu tersebut, apalagi dengan tren eksploitasi sumber daya alam oleh kelompok tertentu.

    Selain itu, keberanian politik diperlukan pada para pembantu presiden untuk memangkas birokrasi yang menghambat implementasi program-program yang dicanangkan Presiden Jokowi.

    Khalisah berharap Presiden Jokowi dengan tegas menunjukkan komitmennya terhadap agenda lingkungan hidup, dengan menguatkan kewenangan nomenklatur dan mampu menerobos ego sektoral lembaga dan kementerian.

    Sampai saat ini Presiden Jokowi belum mengumumkan nama-nama yang akan menjabat dalam Kabinet Kerja II. Jika berkaca dari lima tahun lalu, pengumuman nama menteri akan dilakukan setelah pelantikan presiden. Presiden Jokowi rencananya dilantik sebagai presiden ketujuh Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2019 bersama Wakil Presiden terpilih Maruf Amin.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.