Ustaz Abdul Somad Mundur dari PNS, BKN Jelaskan Aturannya

Reporter

Editor

Rahma Tri

Ekspresi Abdul Somad dalam konferensi pers setelah bertemu bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di gedung MUI, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2019. MUI mengundang penceramah itu untuk mengklarifikasi atau tabayyun terkait video ceramah soal salib yang sedang viral. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ustaz kondang Abdul Somad atau UAS dikabarkan berhenti dari jabatannya sebagai pengajar sekaligus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau. UAS mengundurkan diri karena terkendala kesibukan dalam berdakwah.

Selama ini, UAS memang dikenal sebagai salah satu ustaz yang kerap mengisi ceramah agama di berbagai tempat di Indonesia.

Menanggapi pengunduran diri Ustad Abdul Somad,  Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan tidak mempersoalkan hal itu. Kepala Biro Humas BKN,Mohammad Ridwan mengatakan, PNS bisa saja mengundurkan diri dari jabatannya. “Bisa saja,” kata Ridwan saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. 

Namun, Ridwan meminta informasi lebih lanjut soal pengunduran diri UAS ini ditanyakan ke pihak Kementerian Agama yang membawahi UIN Sultan Syarif Kasim. “Saya tidak tahu detailnya, bisa ditanyakan ke Kemenag, agar tidak salah informasi detil,” kata dia.

Namun demikian, kata Ridwan, ketentuan pengunduran diri atas permintaan sendiri ini telah ada aturannya sendiri. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen PNS dalam BAB VIII tentang Pemberhentian. Pasal 238 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri, menjelaskan tiga aturan utama mengenai hal ini.

Pertama, PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Namun pada poin kedua, permintaan berhenti dapat ditunda untuk paling lama satu tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.

Pada aturan ketiga, disebutkan permintaan berhenti tersebut dalam ditolak atas enam alasan, yaitu: pertama, sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; kedua, terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; ketiga, dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS.

Keempat yaitu sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; kelima,. sedang menjalani hukuman disiplin; dan kelima, alasan lain menurut pertimbangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak kuliah umum yang menghadirkan penceramah Abdul Somad. Pihak UGM meminta acara yang sedianya digelar di masjid kampus itu dibatalkan. “Berkaitan dengan acara yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 12 Oktober 2019, pimpinan universitas meminta agar acara tersebut dibatalkan,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokoler UGM, Iva Ariani dalam keterangannya, Rabu, 9 Oktober 2019.

 






RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

19 jam lalu

RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

RANS Entertainment perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali membuka lowongan kerja bagi lulusan sarjana (S1) untuk semua jurusan.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

2 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

6 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


Beban Tambun Dana Pensiun PNS

12 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

12 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

16 hari lalu

Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online di lingkup pemkot.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

17 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.


Segera Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar CPNS dan PPPK 2022

19 hari lalu

Segera Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar CPNS dan PPPK 2022

Pendaftaran CPNS akan kembali dibuka pada pekan ketiga dan keempat September 2022. Apa saja syarat dan bagaimana cara mendaftarnya?


Perbedaan ASN dan PNS, Apa Saja?

19 hari lalu

Perbedaan ASN dan PNS, Apa Saja?

ASN profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi


BKN Terima 4.750 Soal SKD CASN 2022, Apa Saja yang Akan Diujikan?

19 hari lalu

BKN Terima 4.750 Soal SKD CASN 2022, Apa Saja yang Akan Diujikan?

BKN telah menerima jumlah soal seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk tes CASN 2022. Seleksi ini akan dimulai pada pekan ketiga bulan September.