Ustaz Abdul Somad Mundur dari PNS, BKN Jelaskan Aturannya

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Abdul Somad dalam konferensi pers setelah bertemu bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di gedung MUI, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2019. MUI mengundang penceramah itu untuk mengklarifikasi atau tabayyun terkait video ceramah soal salib yang sedang viral. TEMPO/Subekti

    Ekspresi Abdul Somad dalam konferensi pers setelah bertemu bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di gedung MUI, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2019. MUI mengundang penceramah itu untuk mengklarifikasi atau tabayyun terkait video ceramah soal salib yang sedang viral. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ustaz kondang Abdul Somad atau UAS dikabarkan berhenti dari jabatannya sebagai pengajar sekaligus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau. UAS mengundurkan diri karena terkendala kesibukan dalam berdakwah.

    Selama ini, UAS memang dikenal sebagai salah satu ustaz yang kerap mengisi ceramah agama di berbagai tempat di Indonesia.

    Menanggapi pengunduran diri Ustad Abdul Somad,  Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan tidak mempersoalkan hal itu. Kepala Biro Humas BKN,Mohammad Ridwan mengatakan, PNS bisa saja mengundurkan diri dari jabatannya. “Bisa saja,” kata Ridwan saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. 

    Namun, Ridwan meminta informasi lebih lanjut soal pengunduran diri UAS ini ditanyakan ke pihak Kementerian Agama yang membawahi UIN Sultan Syarif Kasim. “Saya tidak tahu detailnya, bisa ditanyakan ke Kemenag, agar tidak salah informasi detil,” kata dia.

    Namun demikian, kata Ridwan, ketentuan pengunduran diri atas permintaan sendiri ini telah ada aturannya sendiri. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen PNS dalam BAB VIII tentang Pemberhentian. Pasal 238 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri, menjelaskan tiga aturan utama mengenai hal ini.

    Pertama, PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Namun pada poin kedua, permintaan berhenti dapat ditunda untuk paling lama satu tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.

    Pada aturan ketiga, disebutkan permintaan berhenti tersebut dalam ditolak atas enam alasan, yaitu: pertama, sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; kedua, terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; ketiga, dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS.

    Keempat yaitu sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; kelima,. sedang menjalani hukuman disiplin; dan kelima, alasan lain menurut pertimbangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

    Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak kuliah umum yang menghadirkan penceramah Abdul Somad. Pihak UGM meminta acara yang sedianya digelar di masjid kampus itu dibatalkan. “Berkaitan dengan acara yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 12 Oktober 2019, pimpinan universitas meminta agar acara tersebut dibatalkan,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokoler UGM, Iva Ariani dalam keterangannya, Rabu, 9 Oktober 2019.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.