Daya Saing, BKPM: Bayangkan jika Jokowi Tak Bangun Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong (kiri) menerima pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Pertemuan tersebut membahas rencana investasi Hyundai Motors Group di Indonesia. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong (kiri) menerima pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Pertemuan tersebut membahas rencana investasi Hyundai Motors Group di Indonesia. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong meyakini pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam lima tahun terakhir sudah meletakkan fondasi untuk mendongkrak daya saing Indonesia. Salah satunya pada pembangunan infrastruktur.

    "Peringkat daya saing infrastruktur kita ada di 72 dari 141 negara, bayangkan kalau pemerintah tidak membangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot," ujar Lembong di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. Ia mengatakan defisit infrastruktur Indonesia saat ini masih sangat besar.

    Lembong mengatakan salah satu infrastruktur yang telah diselesaikan pemerintahan Jokowi adalah Palapa Ring. Ia berujar sudah mendengar wacana pembangunan Palapa Ring sebelum ia terjun ke pemerintahan. Rencana itu sudah ia ketahui pada sekitar 2006-2007, kala ia masih menggeluti sektor swasta.

    Dengan adanya tol digital itu, Lembong meyakini akan ada transformasi teknologi di Tanah Air dalam beberapa waktu ke depan. Meskipun, dampak tercakupnya daerah-daerah di Indonesia dengan internet itu tidak bakal dirasakan secara langsung. "Mungkin baru terasa satu sampai tiga tahun ke depan," ujar dia.

    Adanya infrastruktur pendukung internet itu juga, menurut Lembong, akan mendukung program Online Single Submission alias perizinan berbasis online. Selama ini, salah satu kendala dari peroperasian OSS adalah sambungan internet di Pemerintah Daerah. "Pemda di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua banyak yang internetnya sangat lemot," kata Lembong.

    Ke depan, Lembong mengatakan pemerintah bakal terus membenahi daya saing Indonesia di kancah internasional. Ia menyebut kemerosotan daya saing Tanah Air sudah cukup mendesak. Berdasarkan data WEF, peringkat daya saing Indonesia merosot lima posisi ke peringkat 50 dari 141 negara, alias keluar dati sepertiga negara teratas.

    "Ini posisi paling rendah dalam tujuh tahun terakhir," ujar Lembong. Ia mengatakan salah satu tantangan mengenai daya saing adalah negara tetangga tidak pernah statis.

    Artinya, ketika Indonesia memperbaiki daya saing, negara lain juga tidak berdiam diri dan terus melakukan inovasi, menandatangani perjanjian perdagangan, melakukan promosi, menarik investasi, hingga membenahi ketenagakerjaan. Dengan demikian, ia mengingatkan bahwa persaingan di regional dan internasional sejatinya sangat dinamis.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.