Faisal Basri Kritik Sri Mulyani Soal Pajak: Kinerjanya Melorot

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik kinerja sejumlah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Kerja Jilid I. Menurut Faisal, sejumlah menteri menunjukkan kemelorotan performanya menjelang akhir masa jabatan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Mula-mula, Faisal Basri mengkritik Sri Mulyani yang semakin menutup diri untuk mendengarkan saran dan masukan. "Sri Mulyani makin untouchable. Makin susah menerima pendapat orang," kata Faisal dalam diskusi bertajuk 'Pajak: Mencari Dirjen atau Dirijen' di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Faisal mengungkapkan, sikap defensif Sri Mulyani terhadap masukan tercermin pada sikapnya yang dinilai terus-terusan membela Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak. Dalam kondisi penerimaan pajak yang belum mencapai target, Sri Mulyani acap pasang badan untuk Dirjen Pajak.

    Sebelumnya, berdasarkan data Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, realisasi pendapatan pajak sampai Oktober 2019 baru menyentuh 57 persen. Sedangkan berdasarkan data terakhir penerimaan pajak pada Agustus 2019, CITA mencatat pemerintah hanya mampu mencapai penerimaan pajak 50,78 persen atau Rp 801,16 triliun.

    Di sisi lain, saat menjabat sebagai Menkeu, Sri Mulyani terkesan 'tak membiarkan' pencalonan Dirjen Pajak diikuti oleh pihak eksternal. Proses pencalonan nama-nama Dirjen akan melalui pemilihan langsung dari Sri Mulyani. Sri Mulyani selanjutnya menyetor nama ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Setelah itu, tim penguji akhir akan melakukan seleksi.

    Faisal Basri memandang sikap Sri Mulyani terhadap pencalonan Dirjen Pajak ganjil. "Sri Mulyani ini agak aneh, kenapa dia enggak membuka kompetisi itu buat (orang) luar," tuturnya.

    Direktur CITA Yustinus Prastowo mengatakan sebenarnya proses pemilihan Dirjen Pajak bisa dilakukan melalui mekanisme pemilihan terbuka. Adapun pemilihan ini berorientasi pada kandidat yang kapabel, berkompeten, dan memiliki sikap kepemimpinan.

    Adapun, ia mengungkapkan tugas Dirjen Pajak ke depan akan terasa berat. "Tugas Dirjen Pajak enggak mudah. Rasio pajak belum sesuai. Target Nawacita juga belum tercapai," katanya.

    Sebentar lagi, pemerintah akan kembali melantik Dirjen Pajak. Sebab, Dirjen Pajak saat ini, Robert Pakpahan, bakal pensiun dari jabatannya. Yustinus mengatakan, pemilihan Dirjen Pajak harus mempertimbangkan banyak hal.

    Dirjen Pajak, kata dia, mesti memastikan pendapatan negara dari sisi pajak optimal. Saat ini, pendapatan pajak merupakan pendapatan negara paling besar. Porsi pendapatan negara dari sisi pajak mencapai 70 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.