Kabinet Jokowi Jilid II, Menteri dari Profesional Dinilai Loyal

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Indonesia, Joko Widodo bersama jajaran kabinet kerja saat memberikan keterangan pers usai membesuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. Dalam konferensi pers tersebut Presiden Jokowi mengatakan Wiranto dalam kondisi sadar dan akan menjalani operasi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Presiden Indonesia, Joko Widodo bersama jajaran kabinet kerja saat memberikan keterangan pers usai membesuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. Dalam konferensi pers tersebut Presiden Jokowi mengatakan Wiranto dalam kondisi sadar dan akan menjalani operasi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Arif Nurul Imam berpendapat menteri dari kalangan profesional pada Kabinet Jokowi Jilid II akan lebih loyal kepada Presiden Joko Widodo dibandingkan menteri dari kalangan partai politik.

    "Menteri dari kalangan profesional tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja," kata Arif, di Jakarta, menanggapi penyusunan Kabinet Kerja Jilid II, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Menurut dia, hal itu sebagai sesuatu yang positif karena tidak menyelipkan kepentingan parpol dalam kebijakannya

    Kabinet Jokowi Jilid II yang akan segera ditetapkan Presiden Jokowi diharapkan dapat diisi oleh figur-figur yang kompeten, profesional, memiliki rekam jejak sukses, dan satu frekuensi.

    Direktur Indostrategi ini menilai, kriteria tersebut sangat penting dimiliki para menteri Kabinet Jokowi Jilid II agar kebijakan antar-kementerian tidak tumpang-tindih dan saling bertolak belakang.

    "Jika melihat perkembangan politik mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan rekrutmen menteri berbasis kombinasi antara konsesi dan meritokrasi," ujar Arif.

    Artinya, tambah dia, kabinet lima tahun ke depan akan dibangun dengan perpaduan antara politik dagang sapi atau konsesi dan kompetensi alias meritoktasi.

    "Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," katanya.

    Menurut dia, ada sejumlah kementerian pada Kabinet Jokowi Jilid II yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional. Arif menyebut, Menteri ESDM, Menteri keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan, serta menteri BUMN harus dipilih dari kalangan profesional. "Menteri-menteri tersebut lebih baik dari kalangan profesional karena jauh dari kepentingan politik," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.