TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan skema pembiayaan kreatif untuk kebutuhan infrastruktur semakin mendesak. Apalagi kini tren pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin ketat.
"Saya mau menekankan lagi, kebutuhan terhadap skema pendanaan kreatif akan menjadi mendesak. Apalagi, APBN trennya mengetat dan realisasi penerimaan pajak akan kepleset," kata Lembong di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin 14 Oktober 2019.
Adapun hari ini, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dibawah koordinasi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, mengelar penandatanganan perjanjian awal kerja sama investasi lima perusahaan. Adapun nilai perjanjian awal ini senilai Rp 29,43 triliun.
Kelima perusahaan itu adalah, PT China Communications Construction lndonesia (CCCI) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Selain itu, penandatanganan kerja sama investasi juga dilakukan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT Jasa Sarana dengan PT ICDX Logistik Berikat (ILB).
Lembong mendukung langkah PINA yang gencar mempromosikan pembiayaan di luar skema APBN seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Apalagi di tengah tren pelambatan ekonomi global akan semakin berat jika terus APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Lembong menuturkan BKPM merasa terbantu dengan adanya PINA. Sebab, selama ini BKPM lebih fokus untuk mengawal investasi di sektor perindustrian dan manufaktur.
Sedangkan PINA lebih banyak fokus untuk mendorong investasi di sektor infrastruktur. Hal tentu memberikan keleluasaan BKPM untuk fokus mengawal investasi di sektor manufaktur dan perindustrian.
