Jonan Sebut RI Perlu Contoh Cina Soal Aturan Kendaraan Listrik

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mencoba pengisian Listrik saat peluncuran Green Energy Station (GES) oleh PT Pertamina di Jakarta, 10 Desember 2018. Saat ini di SPBU ini telah terpasang 4 (empat) unit charging station dimana 2 (dua) unit merupakan tipe fast charging yang mampu mengisi penuh baterai kendaraan listrik dalam waktu kurang dari 15 menit dan 2 (dua) unit merupakan tipe normal charging. Tempo/Amston Probel

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mencoba pengisian Listrik saat peluncuran Green Energy Station (GES) oleh PT Pertamina di Jakarta, 10 Desember 2018. Saat ini di SPBU ini telah terpasang 4 (empat) unit charging station dimana 2 (dua) unit merupakan tipe fast charging yang mampu mengisi penuh baterai kendaraan listrik dalam waktu kurang dari 15 menit dan 2 (dua) unit merupakan tipe normal charging. Tempo/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengharapkan regulasi kendaraan listrik dipermudah untuk mendorong pertumbuhan industri tersebut.

    Dalam seminar tantangan industri migas di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019, Jonan mengatakan bahwa untuk aturan regulasi bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh China.

    Menurutnya, di China tidak mudah untuk bisa mendapatkan plat nomor kendaraan, sehingga punya banyak mobil pun tidak ada guna bila tidak memiliki plat nomor kendaraan, kecuali akan dipermudah bila jenis kendaraannya adalah mobil listrik.

    "Di Beijing itu plat nomor di lelang, dan diundi nomornya. Jadi regulasinya memang ketat," kata Jonan.

    Untuk penerapan di Indonesia, menurut dia, ada dua instansi yang mampu mendorong aturan mengenai kendaraan listrik, yaitu Kementerian Perhubungan dan Polri.

    Sebab dengan kombinasi dua instansi tersebut, pengetatan terhadap aturan kendaraan bisa dikendalikan. Dengan didorongnya kendaraan listrik, maka polusi dari emisi gas buang bisa ditekan. Selain itu penghematan anggaran untuk BBM juga bisa ditekan sehingga tidak memakai bahan bakar fosil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.