Penerbitan Obligasi Daerah Jawa Barat Tunggu Izin Kemenkeu

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Merah Putih setengah tiang berkibar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis 12 September 2019. Pengibaran bendera setengah tiang tersebut dilakukan sebagai Hari Berkabung Nasional selama tiga hari ke depan untuk menghormati almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie yang meninggal dunia pada hari Rabu (11/9/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

    Bendera Merah Putih setengah tiang berkibar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis 12 September 2019. Pengibaran bendera setengah tiang tersebut dilakukan sebagai Hari Berkabung Nasional selama tiga hari ke depan untuk menghormati almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie yang meninggal dunia pada hari Rabu (11/9/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana akselerasi proses obligasi daerah oleh Pemprov Jawa Barat bergantung pada izin dari Kementerian Keuangan. Jika tidak aral melintang pematangan obligasi daerah bisa dilakukan pada 2021 mendatang.

    Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Eddy M Nasution mengatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil beberapa waktu lalu sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan terkait rencana membuka obligasi daerah.

    “Tapi sampai detik ini belum disetujui oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya Jumat, 11 Oktober 2019.

    Menurutnya jika sudah ada persetujuan, maka Pemprov Jawa Barat akan menggelar komunikasi dengan DPRD Jabar guna meminta persetujuan penerbitan obligasi daerah. Skemanya, Gubernur Jawa Barat akan menyampaikan permohonan yang lantas akan ditindaklanjuti dewan dengan menggelar panitia khusus atau rapat paripurna. “Ini belum sampai ke pembentukan perda,” katanya.

    Eddy menilai jika persetujuan bisa didapatkan pada 2020 mendatang maka obligasi daerah bisa ditindaklanjuti paling cepat pada 2021 mendatang. Ini mengingat pelepasan obligasi terkait mekanisme anggaran yang harus dibahas juga dengan DPRD Jabar.

    “2021 baru bisa jalan, mekanisme anggaran itu kalau sudah dikunci tidak boleh sesuatu yang baru tiba-tiba masuk,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.