Cegah Spekulan Tanah di Ibu Kota Baru, Pemda Terbitkan Aturan Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

    Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

    TEMPO.CO, Balikpapan - Untuk membatasi ruang gerak spekulan atau makelar tanah di ibu kota negara baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2019. Beleid itu untuk mengatur pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli tanah di sekitar lokasi ibu kota baru.

    Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud menjelaskan aturan tersebut utamanya diterbitkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal supaya tidak seperti yang terjadi di Jakarta. Sebab, banyak penduduk asli Jakarta hilang dengan sendirinya dan justru pada akhirnya tidak tinggal di Jakarta lantaran banyak yang menjual lahannya untuk pindah ke wilayah penyangga lainnya seperti Tangerang, Bekasi.

    Dia ingin mengimplementasikan kebijakan pengendalian lahan seperti yang telah diterapkan oleh provinsi Bali dan D.I. Yogyakarta.  Kedua provinsi tersebut berhasil melakukan kerjasama dan investasi tanah kepada investor. Alhasil ekonomi masyarakat di dua kota tersebut lebih maju.

    Abdul menyebutkan, nantinya akan ada kerja sama pembangunan dengan pihak swasta melalui BOT (build, operate transfer), seperti yang dilakukan di Bali. "Kami juga akan tanyakan ke investor, apa keuntungan yang dirasakan masyarakat. Karena kami memikirkan jangka panjangnya,” katanya, Kamis, 10 Oktober 2019.

    Selain itu, Abdul menekankan regulasi tersebut untuk menjadikan kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tata ruang yang baik baik dari sisi penataan kota dan ketahanan pangan.

    Dalam Perbup itu juga diatur pelaksanaan pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli tanah dilakukan pada masing-masing wilayah kerjanya oleh  Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa. Pihak-pihak tersebut diwajibkan melaporkan setiap terjadinya transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.