Ada Wacana Kembali ke GBHN, Bappenas: Karena Lemah di Perencanaan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang  Brodjonegoro (kanan) bersama jajarannya, saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo Palmerah, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Tempo/Bintari Rahmanita

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro (kanan) bersama jajarannya, saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo Palmerah, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Tempo/Bintari Rahmanita

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan belakangan publik kembali membicarakan mengenai garis besar haluan negara atau GBHN. Menurut dia, orang yang ingin ada GBHN lagi karena sudah mulai merindukan kembali kontinuitas dari implementasi perencanaan pembangunan.

    "Mereka tidak ingin demokrasi yang setiap lima tahun membuat perencanaan itu menjadi diskontinu," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. "Artinya, tidak kemudian berlanjut menjadi program yang benar-benar kuat. Ini memang disadari semua pihak menjadi suatu kelemahan kita sekarang menjaga kontinuitas perencanaan."

    Menurut Bambang, saat ini ada kesan di sebagian masyarakat bahwa prioritas tiap pemerintahan berbeda-beda. Sehingga apa yang sudah berkembang maju, kemudian menjadi tertahan.

    Dia mencontohkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah mengatakan padanya mengenai kontinuitas industri kapal. Pada tahun 1970-an Indonesia mulai mengembangkan industri kapal, di mana pada saat yang sama Korea juga memulai.

    Indonesia saat itu membangun industri kapal, salah satunya melalui PT PAL. "Dan yang menjadi masalah bagi presiden adalah hari ini industri kapal kita masih struggling, PT PAL kadang-kadang masih harus disuntik dengan PMN," ujar Bambang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.