TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan perlu mendalami secara lengkap mengenai laporan yang menyatakan peringkat daya saing Indonesia telah melorot. Meski begitu, dia mengatakan, melorotnya peringkat Indonesia berkaitan dengan teknologi informasi.
"Catatan saya bahwa yang dapat penurunan adalah berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi kemampuan menggarap teknologi ini berkaitan dengan daya inovasi kita," kata Suhasil usai menjadi pembicara dalam sarasehan Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Apermigas) di Kantor SKK Migas, City Plaza, Jakarta Selatan, Kamis 10 Oktober 2019.
Pernyataan Suahasil menanggapi laporan World Economic Forum (WEF) berjudul Global Competitiveness Report 2019. Laporan itu mencatat bahwa peringkat daya saing Indonesia melorot 5 peringkat. Tahun lalu, Indonesia berada pada ranking ke-45 tapi kini peringkatnya turun ke posisi 50. Indonesia mengumpulkan skor 64,6 atau lebih rendah 0,3 poin dibandingkan pada tahun lalu.
Suahasil mengatakan, penurunan daya saing Indonesia ini menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada. Khususnya, untuk bisa berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi.
"Kalau dari sisi infrastruktur malah naik nilainya, tapi yang terkait sama informasi komunikasi dan daya inovasi ini yang menjadi pekerjaan rumah dan kami akan melihat dengan detail," kata Suahasil.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan merosotnya peringkat daya saing Indonesia disebabkan karena faktor regulasi. "Itu kan larinya ke regulasi yang dianggap masih menghambat," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui Indonesia harus terus berbenah untuk memperbaiki daya saing global. Ia menyebut banyak bidang dalam pemerintahan yang harus diperbaiki mulai dari regulasi hingga kemudahan untuk berinvestasi.
"Itu selalu kita bicarakan bahwa tingkat kompetitif kita di bawah Thailand, Vietnam. Mereka lebih baik dari kita (dalam daya saing dan kemudahan berinvestasi). Kita menyadari itu sehingga harus diperbaiki," kata JK di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Rabu 9 Oktober 2019.
BISNIS
