Korporasi Nasional Rentan Gagal Bayar Utang, Ini Saran Bank Dunia

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi mata uang dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Andrew Mason, menyarankan Indonesia terus mewaspadai tingkat utang yang dimiliki oleh korporasi. Pernyataan ini disampaikan Andrew menanggapi sejumlah laporan lembaga internasional yang mewanti-wanti Asia Pasifik ihwal kenaikan utang korporasi, termasuk di dalamnya Indonesia.

    “Penting  bagi Indonesia untuk menjaga tingkat bunga acuannya dan ketersediaan kredit, lalu membuat keduanya sejalan dengan situasi internasional,” kata Andrew dalam video conference di Kantor Pusat Bank Dunia Indonesia di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. 

    Menurut Andrew, kenaikan utang korporasi ini tak lepas dari adanya kebijakan moneter yang akomodatif dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed dan Bank Sentral Eropa. Sehingga, korporasi bisa meminjam uang dengan lebih murah. Kebijakan ini pun diikuti oleh Bank Indonesia yang ikut menurunkan tingkat suku bunga acuannya.

    Sebelumnya pada 30 September 2019, Moody's menerbitkan laporan berjudul Risks from Leveraged Corporates Grow as Macroeconomic Conditions Worsen. Dalam laporan ini, Moody’s menyatakan Indonesia masuk dalam negara yang memiliki risiko gagal bayar tertinggi. Indonesia bersama India dilaporkan masuk dalam 13 negara di Asia Pasifik yang memiliki risiko gagal bayar tinggi.

    Moody’s sebenarnya bukanlah yang pertama. Sebulan sebelumnya, firma konsultan global McKinsey & Co juga memberi peringatan serupa. McKinsey mencatat, ada tiga kondisi fundamental yang mengalami tekanan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Salah satunya yaitu di sektor riil, di mana perusahaan-perusahaan di kawasan ini dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kewajiban utang mereka. 

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, memastikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) selalu mewaspadai potensi gagal bayar utang dari korporasi di Indonesia. Sampai saat ini, kata Luky, kondisi sistem keuangan yang dipantau oleh KSSK masih terpantau normal. “Insyaallah masih (normal),” kata dia saat ditemui dalam acara peluncuran surat utang ORI016 di The Goods Dinner, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.