TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan menerima 528 laporan terkait konflik lahan antara masyarakat desa, Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nasional (PTPN). Ia memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyelesaikan semua konflik ini kurang dari dua tahun.
"Sebelum dua tahun konflik itu harus sudah rampung semuanya. Sudah berpuluh-puluh tahun belum diselesaikan, apa sih. Saya yakin bisa," kata dia saat menerima perwakilan masyarakat perhutanan sosial di Istana Negara, Jakarta, 10 Oktober 2019.
Jokowi mencontohkan saat pemerintah berhasil menyelesaikan konflik antara PTPN dan warga Desa Senama Nenek, Kabupaten Kampar, Riau. Saat itu dia meminta PTPN menyerahkan 2.800 dari total 18 ribu hektare lahan yang dimilikinya ke masyarakat.
Kepada para petani, mantan gubernur DKI Jakarta ini berjanji tidak akan menghentikan program pembagian 12,7 juta hektare lahan hutan sosial. Namun ia membenarkan jika banyak kendala yang ditemui di lapangan.
Selain masalah birokrasi, dia menyebut ada yang tidak senang dengan program perhutanan sosial ini. "Ada yang merasa terganggu karena kenyamanan yang sudah lama dinikmati," ucapnya.
Jokowi mengatakan akan bicara panjang lebar dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, serta Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M. Mauna untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada.
AHMAD FAIZ
