Susi Pudjiastuti Ingin Politeknik Wujudkan Industri 4.0

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri KKP Susi Pudjiastuti memberikan ceramah di depan mahasiswa Indonesia di New York University, New York AS, senin sore 23 September 2019. TEMPO/Arif Zulkifli

    Menteri KKP Susi Pudjiastuti memberikan ceramah di depan mahasiswa Indonesia di New York University, New York AS, senin sore 23 September 2019. TEMPO/Arif Zulkifli

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai politeknik kelautan dan perikanan yang dibangun di berbagai daerah juga dapat turut membantu mewujudkan industri 4.0 sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah.

    Menteri Susi dalam peresmian kegiatan prioritas kelautan dan perikanan menyatakan bahwa politeknik yang ada harus sesuai dengan dengan misi Presiden Joko Widodo untuk membangun SDM yang hebat, handal, dan bisa berkompetisi menuju Industri 4.0.

    Beberapa politeknik yang termasuk dalam kegiatan prioritas dalam membangun sektor kelautan dan perikanan nasional adalah Politeknik Bone (Sulawesi Selatan), Politeknik Kupang (Nusa Tenggara Timur), Politeknik Jembrana (Bali), dan Politeknik Pangandaran (Jawa Barat).

    Kepada wartawan seusai acara, Susi menyampaikan bahwa saat awal menjadi menteri, dirinya mencanangkan ingin membangun hingga 10 politeknik per tahun."Saya dulu tidak tahu ternyata birokrasi dan prosedurnya sangat berat, sehingga dalam jangka waktu empat tahun hanya bisa terbangun 7 politeknik yang beroperasi," katanya di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

    Menurut dia, semua sumber daya alam yang tersedia secara melimpah di Nusantara, bila tidak dikelola oleh SDM-nya dengan benar, maka nilai jual produksinya juga tidak akan maksimal. Menteri Kelautan dan Perikanan mengutarakan harapannya agar ke depannya paling tidak bisa terbangun hingga paling tidak sebanyak 5 politeknik per tahun.

    Sebelumnya, KKP mendorong lembaga pendidikan di bidang kelautan dan perikanan agar dapat melahirkan wirausaha perikanan yang dapat membantu membantu mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    "Salah satu tantangan bagi lembaga pendidikan tidak lagi seberapa banyak lulusan lembaga pendidikan di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan tetapi berapa yang menjadi wirausaha di bidang kelautan dan perikanan," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja dalam acara pelantikan sejumlah pimpinan lembaga pendidikan tinggi di lingkup BRSDM di Jakarta, Senin, 23 September 2019.

    Sjarief Widjaja menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa tantangan di dunia pendidikan tidak mudah, apalagi pendidikan vokasi dengan sistem asrama. Hal itu, ujar dia, karena selain dituntut meningkatkan kompetensi peserta didik juga mendapat amanah dari orang tua/wali untuk menjaga anak-anak mereka 24 jam.

    Dalam menghadapi persaingan global, lanjut Sjarief, setiap insan pendidikan harus memiliki kreativitas, inovasi, dan kecepatan. Sedangkan cara-cara lama yang tidak kompetitif, masih menurut dia, juga harus ditinggalkan, dan diubah dengan mengadopsi cara baru yang lebih baik dengan terobosan dan lompatan.

    Lebih lanjut dikatakan bahwa BRSDM memerlukan sumber daya manusia atau SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila, yang toleran, yang berakhlak mulia, yang terus belajar, bekerja keras, dan berdedikasi.

    Ia juga mengemukakan bahwa pendidikan vokasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh KKP harus berkualitas, serta dapat memenuhi kebutuhan industri kelautan dan perikanan, yang didukung dengan semakin kuatnya sistem penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. "SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, agar kompetitif di tingkat regional dan global," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.