Jokowi: Jangan Sampai Perhutani Lebih Kolonial dari Kolonial

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menerima perwakilan masyarakat perhutanan sosial yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, di Istana Negara, Jakarta, 10 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo menerima perwakilan masyarakat perhutanan sosial yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, di Istana Negara, Jakarta, 10 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti agar Perum Perhutani memperbaiki kinerjanya terutama yang berkaitan dengan masyarakat perhutanan sosial. Jokowi mengatakan Perum Perhutani jangan sampai bersikap seperti penjajah.

    "Jangan sampai Perhutani lebih kolonial dari kolonial. Saya merasakannya, kok. Saya merasakan itu," kata Jokowi saat menerima perwakilan masyarakat perhutanan sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

    Jokowi berjanji program perhutanan sosial akan diteruskan. Namun ia membenarkan jika banyak kendala yang ditemui di lapangan.

    Selain masalah birokrasi, Jokowi menyebut ada yang tidak senang dengan program perhutanan sosial ini. "Ada yang merasa terganggu karena kenyamanan yang sudah lama dinikmati," ucapnya.

    Kepada para petani, Jokowi mengatakan akan bicara panjang lebar dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, serta Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M. Mauna untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

    "Pak Dirut, ini sudah tidak zaman kayak gini. Jangan sampai lagunya lagu lama. Dirutnya mungkin enggak, namun yang di bawahnya harus diselesaikan," kata dia.

    Jokowi menuturkan  menerima laporan 528 konflik atau sengketa lahan antara masyarakat desa dan Perum Perhutani. Ia meminta seluruh konflik ini diselesaikan kurang dari dua tahun.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.