Bappenas: Eksportir RI Kalah Saing dengan Malaysia dan Vietnam

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

    Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

    Tempo.Co, Jakarta - Eksportir Indonesia masih tercatat kalah bersaing dengan negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan eksportir Indonesia perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan urusan dokumen perdagangan ketimbang dua negeri jiran itu.

    "Eksportir butuh waktu yang lebih lama, rata-rata 4,5 hari, untuk menyelesaikan pemeriksaan dokumen dalam mengekspor barang dan biaya lebih tinggi," ujar Bambang di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019.

    Berdasarkan data Bappenas, lama waktu penyelesaian dokumen di Indonesia ini dua kali lipat lebih lama ketimbang Malaysia dan Thailand. Di Malaysia, masa pengurusan dokumen ekspor hanya membutuhkan waktu 1,6 hari.

    Sedangkan di Singapura, eksportir cuma membutuhkan waktu setengah hari.
    Adapun di Thailand, pengurusan regulasi dokumen eksportir membutuhkan waktu rata-rata 2,3 hari.

    Selain lama waktu mengurus dokumen, Bambang mengatakan biaya logistik yang tinggi masih menjadi kendala bagi laju eksportir di Indonesia. Ia memaparkan, saat ini biaya logistik Indonesia masih menyentuh 24 persen dari produk domestik bruto.

    Bambang mengatakan tingginya biaya logistik berdampak pada pada logistic performance index (LPI) atau indeks performa logistik. Berdasarkan pemeringkatan LPI skala global, Indonesia masih menempati posisi ke-46. Indonesia kalah lima tingkat dengan Malaysia yang menempati peringkat ke-41.

    Indonesia juga kalah jauh dengan Singapura yang telah menempati posisi ketujuh dalam pemeringkatan indeks performa logistik skala global. Sedangkan Cina menempati posisi ke-26, Thailand ke-32, dan Vietnam ke-39.

    Ia menargetkan biaya logistik Indonesia akan turun di bawah 20 persen pada 2024
    dan di bawah 10 persen pada 2045. Langkah itu, ujar dia, dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, pemerintah mesti terus membangun infrastruktur untuk mempercepat konektivitas barang dan jasa. Kedua, pemerintah hatus memperbaiki jaringan distribusi. "Sebab, tentu bukan hal yang menarik bagi bisnis bila melihat kombinasi antara waktu yang lebih lama dan harga yang lebih lama," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.