Tempo.Co, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut konferensi pers soal penggagalan penyelundupan benih lobster di kantornya bersama dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) adalah yang terakhir di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Barangkali ini konferensi pers bersama terakhir untuk periode Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019," ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Pernyataan Susi tersebut mengundang tanya awak media. Selepas konferensi pers, awak media pun menanyai apakah konferensi pers terakhir tersebut menandakan ia pamit dari jajaran kabinet Jokowi.
Ihwal hal tersebut, Susi Pudjiastuti tidak menjawabnya secara gamblang. "Pamit atau tidak, periode ini kan selesai," ujar dia. Ihwal kiprahnya di Kabinet Kerja Jilid II, ia menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi.
Adapun dalam konferensi pers tersebut Susi sempat berpesan agar mitra-mitranya tetap berkomitmen, menjaga integritas, dan kejujuran untuk memastikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangga dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. "Menjadi juara bukan looser."
Ia mengatakan mitra-mitranya sebagai pilar terdepan dari penegakan hukum dan penjaga sumber daya alam Indonesi. Pada lobster misalnya, menurut Susi, harus tetap dijaga dari sejak benih. Sehingga, komoditas hasil laut itu bisa tetap dinikmati bangsa Indonesia di kemudian hari.
Menurut Susi, puluhan tahun lalu, lobster tidak pernah diambil dalam bentuk benih. Sehingga, nelayan bisa memanennya saat sudah besar dan hasilnya cukup untuk membeli rumah hingga menyekolahkan anak. Namun, kini populasi lobster semakin berkurang dan produksi lobster pun anjlok.
Belum lagi pada komoditas lain seperti gurita. Susi Pudjiastuti mengatakan harga gurita pernah anjlok hingga Rp 5.000 per kilogram ketika marak penangkapan gurita ilegal di Indonesia. Namun, ketika perikanan ilegal ditumpas, harga itu bisa naik hingga sepuluh kalinya. Bahkan, populasinya pun meningkat. Sehingga produksi bisa dilakukan sepanjang tahun.
"Nah itu, jadi tolonglah bapak-bapak ini sebagai pilar terdepan dari penegakan hukum, penjaga daripada sumber daya alam Indonesia supaya jangan sampai habis dan rakyat kita gigit jari," kata Susi Pudjiastuti.