Survei: 1 Persen Orang Kaya RI Kuasai 50 Persen Aset Nasional

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi mata uang dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Separuh dari aset nasional hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya di Indonesia. Dalam laporannya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. 

    TNP2K memberi laporan akhir capaian kinerja mereka, di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019. Dalam laporannya, TNP2K mengatakan meski tingkat kemiskinan bisa ditekan sejak  2015, namun kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah. 

    Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, mengatakan tingkat kemiskinan terus menurun dari 11,2 persen pada Maret 2015, menjadi 9,41 persen pada Maret 2019. "Untuk pertama kalinya tingkat kemiskinan menjadi 1 digit mengingat semakin kecil tingkat kemiskinan semakin sulit untuk menurunkannya," kata Bambang.

    Meski begitu, Bambang mengatakan terdapat konsentrasi aset nasional, pada sebagaian kecil kelompok terkaya di Indonesia. Bahkan Indonesia merupakan negara tertimpang keempat di dunia, di bawah pertama adalah Rusia, India, dan Thailand.

    "Satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional, Jika naikan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen. Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," kata

    Bambang mengatakan dasar dari adanya ketimpangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar. Hal ini, kata dia, harus terus dibenahi. Selain itu, sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, hingga air bersih harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan.

    Selanjutnya, Indonesia juga harus membenahi lapangan pekerjaan. Bambang percaya lapangan pekerjaan harus diciptakan melalui investasi juga pembangunan infrastrtuktur.

    Bambang mengatakan ketimpangan absolut meningkat karena atas tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan yang di bawah. "Secara makro, yang paling ampuh di negara lain adalah meningkatkan efektivitas perpajakan kita. Pajak itu memang harus dilakukan secara efektif sehingga fair orang yang harus membayar pajak membayar pajak dengan tingkat yang fair juga," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.