TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa mencapai 5 persen pada kuartal III 2019. Hal itu, kata dia, karena faktor konsumsi rumah tangga yang masih tinggi.
"Karena kan kita lebih banyak tergantung demand di dalam negeri daripada ekspor. Jadi jangan dicampur aduk, dunia sedang payah jangan dianggap kita juga payah," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Darmin melihat peranan ekspor dan impor Indonesia tidak terlalu tinggi terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Dia mengatakan memang ada pengaruh dari perdagangan global terhadap perekonomian Indonesia, namun tidak sebanyak terhadap Malaysia dan Singapura. "Singapura pertumbuhannya sudah nol," ujar dia.
Menurut Darmin, ekspor dan impor Indonesia lemah dalam enam bulan terakhir. Namun dia melihat impornya dari penggunaan bahan baku dan barang modal, mulai naik saat ini. "Nah tetapi dia sejak bulan lalu dia mulai membaik lagi. Tapi jangan lupa, kalau bahan baku itu, tidak serta merta begitu impornya turun growth-nya turun," kata dia.
Dia mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini pun, pemerintah sedang memikirkan penyederhanaan lebih lanjut dari perizinan melalui omnibus law.
Menurutnya, jika di pemerintahan ini tidak selesai omnibus law itu, minimal bahannya sudah selesai. "Sehingga pemerintahan mendatang bisa menyelesaikannya," kata Darmin.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla target pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target yang dicanangkan.
"Untuk pertumbuhan ekonomi, kami lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ini di seputaran 5 persen. Memang lebih rendah dibanding RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 5 tahun sebelumnya yang rata-rata mendekati 5,5 sampai 6 persen," katanya dalam konferensi pers usai rapat kabinet paripurna tentang Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.
HENDARTYO HANGGI | AHMAD FAIZ