Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tekan Biaya Ekspor, Susi Pudjiastuti Usul Tol Laut ke Luar Negeri

Reporter

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengecek kapal MV NIKA (750GT) yang ditangkap Satgas 115 di Dermaga Golden Fish, Pulau Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 15 Juli 2019. Kapal jumbo maling ikan yang berbendera Panama ini membawa 28 orang Anak Buah Kapal, 18 ABK asal Rusia sedangkan 10 lagi asal Indonesia. Tempo/Hendartyo Hanggi
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengecek kapal MV NIKA (750GT) yang ditangkap Satgas 115 di Dermaga Golden Fish, Pulau Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 15 Juli 2019. Kapal jumbo maling ikan yang berbendera Panama ini membawa 28 orang Anak Buah Kapal, 18 ABK asal Rusia sedangkan 10 lagi asal Indonesia. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan adanya tol laut langsung ke luar negeri dari sentra produksi perikanan. Sehingga, biaya transportasi produksi perikanan untuk ekspor bisa lebih efisien.

"Kenapa tol laut harus di dalam negeri saja, kenapa tidak ada tol laut ke luar negeri?" ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

Sebab, ia mengatakan saat ini stok perikanan di dalam negeri sudah banyak. Lantaran persoalan transportasi, ia mencontohkan produk perikanan dari Natuna banyak  yang dikirim dalam bentuk beku. Sehingga harganya tidak sebesar kalau ikan tersebut masih segar.

Beberapa contoh nyata dari rute transportasi tol laut yang belum efektif, ujar Susi, misalnya ekspor gurita dari Natuna beberapa waktu lalu. Produk gurita sebanyak satu kontainer itu mesti lewat Jakarta dulu, sebelum diekspor ke luar negeri.

"Kenapa tidak langsung Natuna - Singapura atau Natuna - Batam, jadi turun ke bawah dulu, jadi lebih dar separuh perjalanan, dua kali akhirnya" ujar Susi.

Hal serupa terjadi untuk produk ikan dari Morotai yang perlu dikirim ke Makassar terlebih dahulu sebelum diekspor. Ia menyebut praktik-praktik seperti itu menyebabkan ongkos ekspor menjadi mahal. "Jadi mau saya seperti itu dari daerah produksi, Morotai langsung, ya pakai tol laut."

Di samping untuk pengiriman ke luar negeri, dia mengatakan tol laut perlu ditambah dan diubah rutenya, di samping memperbanyak frekuensi. Sehingga, program yang digagas Presiden Joko Widodo itu bisa lebih efektif dalam menekan disparitas harga di sentra produksi dan di wilayah distribusi.

Saat ini, dia mengatakan program Tol Laut saat ini masih kurang efektif untuk menekan disparitas harga di sentra produksi dan lokasi distribusi. "Tol laut masih kurang banyak, kurang efektif karena frekuensinya juga masih jarang," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Susi menilai persoalan transportasi menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menjamin disparitas harga di sentra penangkapan dan di daerah distribusi tak terlampau jauh. "Supaya harga ikan tongkol yang cuma Rp 15-20 ribu di Talaud dan Sangihe itu di Jakarta harganya hanya Rp 25 ribu kalau angkutannya murah."

Menurut dia, harga ikan di sentra penangkapan sejatinya sudah sangat murah. Misalnya saja di salah satu lokasi pusat penangkapan ikan, ia melihat harga ikan tongkol dan sardin kecil bisa hanya dihargai Rp 6.000-9.000 per kilogram. Hanya saja, ia kembali menyebut distribusi sebagai kendalanya.

"Ini yang saya harapkan bersama perhubungan akan duduk sama-sama, karena sentra penangkapan ikan di luar Jawa, tapi yang banyak penduduknya kan Jawa, yang perlu ikan kan Jawa, sementara wilayah penangkapan itu banyaknya di timur dan barat Indonesia," ujar dia.

Bersama dengan Kementerian Perhubungan, dia mengatakan akan mengkaji solusi untuk meningkatkan kualitas tol laut, sehingga logistik bisa lebih cepat, murah, dan frekuensinya tinggi. "Kami mau minta rute, perubahan rute tol laut, dan frekuensi diperbanyak," tutur dia.

Beriringan dengan penyelesaian perkara transportasi, Susi Pudjiastuti mengatakan persoalan logistik pergudangan dan penyimpanan juga mesti diselesaikan. Kalau dua persoalan itu bisa diselesaikan, Susi mengatakan perbedaan harga ikan di Jawa dan daerah bisa dipangkas menjadi 20 persen saja.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

2 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

13 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

25 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

25 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

26 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

31 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

32 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

32 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

33 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

33 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.