Tekan Biaya Ekspor, Susi Pudjiastuti Usul Tol Laut ke Luar Negeri

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengecek kapal MV NIKA (750GT) yang ditangkap Satgas 115 di Dermaga Golden Fish, Pulau Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 15 Juli 2019. Kapal jumbo maling ikan yang berbendera Panama ini membawa 28 orang Anak Buah Kapal, 18 ABK asal Rusia sedangkan 10 lagi asal Indonesia. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengecek kapal MV NIKA (750GT) yang ditangkap Satgas 115 di Dermaga Golden Fish, Pulau Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 15 Juli 2019. Kapal jumbo maling ikan yang berbendera Panama ini membawa 28 orang Anak Buah Kapal, 18 ABK asal Rusia sedangkan 10 lagi asal Indonesia. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan adanya tol laut langsung ke luar negeri dari sentra produksi perikanan. Sehingga, biaya transportasi produksi perikanan untuk ekspor bisa lebih efisien.

    "Kenapa tol laut harus di dalam negeri saja, kenapa tidak ada tol laut ke luar negeri?" ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

    Sebab, ia mengatakan saat ini stok perikanan di dalam negeri sudah banyak. Lantaran persoalan transportasi, ia mencontohkan produk perikanan dari Natuna banyak  yang dikirim dalam bentuk beku. Sehingga harganya tidak sebesar kalau ikan tersebut masih segar.

    Beberapa contoh nyata dari rute transportasi tol laut yang belum efektif, ujar Susi, misalnya ekspor gurita dari Natuna beberapa waktu lalu. Produk gurita sebanyak satu kontainer itu mesti lewat Jakarta dulu, sebelum diekspor ke luar negeri.

    "Kenapa tidak langsung Natuna - Singapura atau Natuna - Batam, jadi turun ke bawah dulu, jadi lebih dar separuh perjalanan, dua kali akhirnya" ujar Susi.

    Hal serupa terjadi untuk produk ikan dari Morotai yang perlu dikirim ke Makassar terlebih dahulu sebelum diekspor. Ia menyebut praktik-praktik seperti itu menyebabkan ongkos ekspor menjadi mahal. "Jadi mau saya seperti itu dari daerah produksi, Morotai langsung, ya pakai tol laut."

    Di samping untuk pengiriman ke luar negeri, dia mengatakan tol laut perlu ditambah dan diubah rutenya, di samping memperbanyak frekuensi. Sehingga, program yang digagas Presiden Joko Widodo itu bisa lebih efektif dalam menekan disparitas harga di sentra produksi dan di wilayah distribusi.

    Saat ini, dia mengatakan program Tol Laut saat ini masih kurang efektif untuk menekan disparitas harga di sentra produksi dan lokasi distribusi. "Tol laut masih kurang banyak, kurang efektif karena frekuensinya juga masih jarang," ujar dia.

    Susi menilai persoalan transportasi menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menjamin disparitas harga di sentra penangkapan dan di daerah distribusi tak terlampau jauh. "Supaya harga ikan tongkol yang cuma Rp 15-20 ribu di Talaud dan Sangihe itu di Jakarta harganya hanya Rp 25 ribu kalau angkutannya murah."

    Menurut dia, harga ikan di sentra penangkapan sejatinya sudah sangat murah. Misalnya saja di salah satu lokasi pusat penangkapan ikan, ia melihat harga ikan tongkol dan sardin kecil bisa hanya dihargai Rp 6.000-9.000 per kilogram. Hanya saja, ia kembali menyebut distribusi sebagai kendalanya.

    "Ini yang saya harapkan bersama perhubungan akan duduk sama-sama, karena sentra penangkapan ikan di luar Jawa, tapi yang banyak penduduknya kan Jawa, yang perlu ikan kan Jawa, sementara wilayah penangkapan itu banyaknya di timur dan barat Indonesia," ujar dia.

    Bersama dengan Kementerian Perhubungan, dia mengatakan akan mengkaji solusi untuk meningkatkan kualitas tol laut, sehingga logistik bisa lebih cepat, murah, dan frekuensinya tinggi. "Kami mau minta rute, perubahan rute tol laut, dan frekuensi diperbanyak," tutur dia.

    Beriringan dengan penyelesaian perkara transportasi, Susi Pudjiastuti mengatakan persoalan logistik pergudangan dan penyimpanan juga mesti diselesaikan. Kalau dua persoalan itu bisa diselesaikan, Susi mengatakan perbedaan harga ikan di Jawa dan daerah bisa dipangkas menjadi 20 persen saja.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.