TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak semua pihak untuk turut serta dalam menjaga lingkungan. Hal itu dia sampaikan saat pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH.
"Kita di bawah pohon yang sangat tua, yang sebetulnya pohon ini sedang berbicara dengan kita. 'Hei manusia apakah kamu bisa menyelamatkan alam, sehingga saya bisa berumur semakin panjang. Kira-kira dia bicara kepada kita," kata Sri Mulyani di halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Dia berharap semua pihak memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan. "Karena manusia, tanpa alam adalah kemuskilan. Jadi buat kita semua kalau kita bicara lingkungan alam, kita sebetulnya sedang menyelamatkan manusia dan perikemanusiaan yang adil dan beradab," ujarnya.
Adapun kata dia, BPDLH diharapkan dapat mengedepankan pengelolaan dana yang akuntabel dengan tata kelola berstandar internasional, sehingga BPDLH dapat menjadi sebuah solusi bagi negara-negara maju untuk memberikan pendanaan. Dia mengatakan Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal.
BPDLH akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.
"Arus utama (mainstreaming) isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan, sehingga diharapkan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional," kata Sri Mulyani.
Menurut dia, berdasarkan penandaan anggaran perubahan iklim atau climate budget tagging yang dilakukan Kementerian Keuangan, tercatat peningkatan dukungan APBN dalam program nasional terkait isu perubahan iklim. Peningkatan terlihat dari Rp 72,4 triliun dalam APBNP 2016, Rp 95,6 triliun dalam APBNP 2017 dan Rp 109,7 triliun dalam APBN 2018.
"Atau sekitar 3,6 persen di 2016, 4,7 persen di 2017 dan 4,9 persen di 2018) terhadap total anggaran APBN,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, anggaran untuk lingkungan tersebut tersebar di beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan beragam program yang tersebar pula di beberapa K/L yang berbeda.
Pembentukan BPDLH sebagai perwujudan amanat Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Acara peluncuran BPDLH, dihadiri Menteri Keuangan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
