Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD untuk Tarik Investor

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin, 1 April 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia membidik target menjadi negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menarik investor. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah sedang mempelajari syarat-syarat keanggotaan forum yang sudah berdiri selama 58 tahun itu.

    "Syarat jadi anggota dan posisi kita sekarang itu yang harus disiapkan. Karena, kalau sudah menjadi negara anggota OECD, kita harus ikut standar mereka," kata Bambang di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019.

    Bambang tak merinci syarat-syarat yang ia maksud. Namun, ia memastikan saat ini pemerintah sedang mempelajari kesenjangan yang menjurangi kondisi negara terkini dengan standar-standar OECD. Dengan begitu, negara bisa menambal kelemahan sehingga syarat keanggotaan OECD terpenuhi.

    Menurut dia, Indonesia akan diuntungkan dari sisi investasi bila berhasil menjadi anggota forum. Ia mengatakan, investor global acap tertarik menanamkan modalnya di negara yang sudah terdaftar sebagai anggota OECD.

    "Yang sering ditanyakan investor adalah apakan Indonesia sudah jadi OECD member. Karena kalau sudah jadi member, standar Indonesia berarti sudah ikut OECD yang dijadikan referensi kebanyakan investor besar," tuturnya.

    Di sisi lain, Bambang mengatakan pihaknya hari ini telah meminta masukan dari OECD terkait kondisi ekonomi negara. Saat ini, kata Bambang, Indonesia tidak lagi dapat menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada pemanfaatan sumber daya alam.

    Ketergantungan Indonesia pada SDA hanya akan membuat kondisi neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) lebih fluktuatif. Bambang mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan solusi untuk reformasi ekonomi, khususnya mengembangkan sektor lain di luar SDA. Indonesia juga membutuhkan reformasi regulasi untuk menarik investasi.

    "Kalau dari OECD, kita belajar mengenai regulatory reform. Kita ingin tahu kalau menarik FDI (foreign direct investment) dalam kondisi sekarang itu apa yang harus diperbaiki di Indonesia," tuturnya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.