TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendorong percepatan perjanjian perbatasan maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga melalui diskusi bertajuk "Delimitasi Batas Maritim" di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
"Kita pahami bahwa batas maritim kita saat ini banyak yang belum dilegitimasi oleh perjanjian batas negara. Ada 10 negara yang berbatasan dan baru satu yang punya perjanjian, yaitu Singapura," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono di Jakarta, Selasa.
Diskusi terarah (focus group discission/FGD), yang digelar atas kerja sama Kemenko Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Pusat Hidrografi dan Oseanografis TNI AL itu menjadi kali kedua sejak kegiatan serupa pada November 2018.
Agung menuturkan batas maritim negara sangatlah penting. Pasalnya, batas maritim memiliki andil dari sisi ekonomi, pertahanan dan kedaulatan negara.
"Laut kita ini 76 persen dari total wilayah, jadi sangat layak kalau kita memperhatikan batas negara. Jaganya susah, apalagi kalau batasnya tidak jelas," katanya.
Oleh karena itu, Agung berharap kegiatan FGD bisa memberikan gambaran solusi terbaik penyelesaian negosiasi terkait perjanjian batas maritim tersebut.
Ia menambahkan harus ada rencana agar tidak ada friksi dan masalah di lapangan karena belum bakunya perjanjian perbatasan antarnegara.
"Tidak hanya dari sisi keamanan, tapi juga lingkungan karena banyak kapal yang melakukan pencemaran lingkungan seperti membuang limbah dan minyak," katanya.
Meski diyakini negosiasi perjanjian batas maritim negara tidak akan mudah dan cepat, Agung berharap kegiatan itu akan menyinergikan kepentingan Indonesia dalam perundingan.
"Jadi, tidak hanya dari Kemenlu, tapi semua pihak ikut berpikir bahwa kepentingan nasional perbatasan Indonesia adalah tugas bersama," katanya.
ANTARA
