TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah menandatangani bantuan hibah Rp 1,9 triliun untuk korban gempa Palu, Sulawesi Tengah. Bantuan diberikan kepada tiga bupati dan satu walikota untuk membantu perbaikan bangunan akibat gempa bumi.
"Dana ini diharapkan dalam waktu 7 hari kerja sudah masuk ke rekening kas daerah dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening perorangan kepada masyarakat terdampak," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
Menurut dia, keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan akibat gempa Palu, masing-masing akan mendapatkan uang bantuan berturut-turut senilai Rp 50 juta, Rp 25 juta, dan Rp 10 juta.
Data BNPB untuk program "in situ" hibah daerah sebanyak 85.763 rumah yang terdiri dari 15.448 unit rusak berat, 27.706 rumah rusak sedang, dan 42.609 rumah rusak ringan.
Selain itu terdapat bantuan "in situ" dari luar negeri yakni sebanyak 4.522 unit rumah, dimana 60 unit rumah sudah dibangun dan 3.000 unit rumah sedang dalam tahap pembangunan.
Kemudian untuk program bantuan relokasi rumah korban gempa Palu berjumlah 11.463 unit, yang diberikan dari berbagai lembaga yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8.788 unit rumah, AHA Center sebanyak 75 unit rumah, Mayapada sebanyak 100 unit rumah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 2.500 unit rumah.
Doni menambahkan untuk program relokasi masih mengalami persoalan mengenai kekurangan lahan seluas 15 ha. "Atas perintah Wapres Jusuf Kalla segera dituntaskan terkait masalah lahan, kekurangan lahan 15 ha. Arahan Wapres, supaya polanya mengikuti pola Nusa Tenggara Barat, dengan melibatkan unsur TNI dan Polri," ujar Doni.
Kepala BNPB, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo telah bertemu Presiden Joko Widodo untuk melaporkan progres penanganan bencana alam mulai dari Wamena Provinsi Papua, gempa Palu Sulawesi Tengah hingga Ambon Provinsi Maluku.
