TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjamin kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional tak akan lebih tinggi dari usulan yang ada saat ini. Kementerian Keuangan sebelumnya mengusulkan besaran iuran untuk seluruh peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan naik sekitar 100 persen.
"Untuk lebih tinggi enggak mungkin. Kami sudah melakukan hitung-hitungan," ujar Mardiasmo dalam diskusi bertajuk Iuran Tarif BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin, 7 Oktober 2019.
Mardiasmo bahkan membuka kemungkinan kenaikan iuran program JKN dapat lebih rendah ketimbang usulan yang ada. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan besaran iuran untuk peserta BPJS Kelas I dari semula Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu.
Sedangkan iuran peserta kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu. Sementara itu, kenaikan iuran untuk kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.
Usulan dari Kementerian Keuangan ini lebih tinggi ketimbang usulan awal dari usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN yang rata-rata tak mencapai 100 persen. DJSN sebelumnya mengusulkan kenaikan iuran kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 125 ribu. Sedangkan kelas II baik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 75 ribu. Sementara itu, kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.
Kedua usulan ini telah disorongkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dibuatkan Peraturan Presiden. Kementerian Keuangan memastikan, Presiden Jokowi bakal meneken beleid itu sebelum ganti tahun. Sebab, kenaikan besaran iuran kepesertaan sudah akan direalisasikan pada Januari 2020.
Mardiasmo memastikan, kenaikan iuran ini akan menambal defisit anggaran yang saat ini ditanggung BPJS Kesehatan. Berdasarkan hitungan pemerintah, BPJS Kesehatan berpotensi defisit Rp 32,84 triliun hingga akhir 2019.
