Wamenkeu Beberkan Penyebab BPJS Kesehatan Defisit Rp 32 Triliun

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan 50 persen peserta iuran mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) Jaminan Kesehatan Nasional menyebabkan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan membengkak. Sebab separuh dari jumlah peserta mandiri itu dituding tak tertib membayar iuran.

"Jadi sampai saat ini hanya 50 persen yang bayar (iuran). Pendaftar (membayar) saat sakit dan setelah dapat layanan kesehatan, dia berhenti dan tidak bayar premi lagi," katanya dalam diskusi bertajuk Iuran Tarif BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin, 7 Oktober 2019.

Mardiasmo mencatat, jumlah peserta iuran mandiri BPJS Kesehatan pada 2019 telah mencapai 32 juta jiwa. Jumlah itu setara dengan 14 persen dari total peserta jaminan kesehatan yang saat ini terdata sebanyak 223 juta jiwa.

Adapun beban defisit yang mesti ditanggung BPJS Kesehatan hingga akhir 2019 nanti berpotensi mencapai Rp 32,84 triliun. Angka tersebut sudah termasuk gagal bayar sebesar Rp 9,1 triliun yang tidak dapat ditopang oleh BPJS Kesehatan selama 2018.

Menurut Mardiasmo, pemerintah mesti segera melakukan tiga hal untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Pertama, pemerintah harus memperbaiki sistem manajemen JKN.

"Karena sistem JKN harus sustainable (berkelanjutan). Jangan sampai ada peserta yang enggak benar, yang enggal valid," ucapnya.

Ia juga memandang perlu adanya sinergitas antara penyelenggara JKN, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sinergitas ini memungkinkan adanya sharing cost atau pengeluaran bersama untuk pekerja di sebuah perusahaan yang mengalamami kecelakaan kerja.

Kedua, perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem JKN. Sedangkan ketiga, perlu dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan, baik oleh peserta mandiri maupun peserta penerima bantuan iuran.

Pemerintah sebelumnya berencana menaikkan iuran program BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menambal defisit JKN. Mardiasmo mengatakan kenaikan iuran itu akan dilakukan lebih dulu untuk peserta mandiri kelas I dan II per 1 Januari 2020.

Besaran iuran kelas I akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Sedangkan kelas II melonjak dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu. Pemerintah masih menyiapkan regulasi yang memayungi kenaikan iuran itu.






Pandangan tentang Independensi BPJS dalam RUU Kesehatan

17 jam lalu

Pandangan tentang Independensi BPJS dalam RUU Kesehatan

PP Muhammadiyah beserta 7 organisasi mengeluarkan catatan kritis terkait RUU Kesehatan.


Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

1 hari lalu

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Kemenkeu menyebutkan defisit fiskal dan rasio utang Indonesia masuk dalam kelompok yang cukup baik di dunia.


Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

1 hari lalu

Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati berharap pemerintah tidak menganggap utang pemerintah dalam taraf aman.


Manfaat Kesehatan dalam Sebuah Mentimun

5 hari lalu

Manfaat Kesehatan dalam Sebuah Mentimun

Mentimun memiliki banyak manfaat buat kesehatan dan kecantikan sehingga dijuluki makanan super meski bentuknya sederhana dan harganya murah.


Pengawasan Rokok Ilegal di Jawa Timur, Bea Cukai: Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 103 M

6 hari lalu

Pengawasan Rokok Ilegal di Jawa Timur, Bea Cukai: Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 103 M

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Askolani mengungkap hasil pengawasan rokok ilegal sepanjang 2022 di Provinsi Jawa Timur.


Kemenkeu Sebut Kawasan Industri Tembakau Sumenep Bisa Tekan Penjualan Rokok Ilegal

6 hari lalu

Kemenkeu Sebut Kawasan Industri Tembakau Sumenep Bisa Tekan Penjualan Rokok Ilegal

Menurut Kemenkeu, banyak kemudahan yang akan diperoleh pengusaha industri hasil tembakau yang berada di KIHT.


Ekonomi Indonesia Tahan Badai: Kenali Analisis Fundamental dan Cara Melakukannya

6 hari lalu

Ekonomi Indonesia Tahan Badai: Kenali Analisis Fundamental dan Cara Melakukannya

Mengutip laman Kemenkeu, fundamental ekonomi Indonesia adalah segala hal yang mendasar dan menjadi elemen yang penting dalam roda kegiatan ekonomi


Inflasi Januari 2023 Tercatat 5,28 Persen, Kemenkeu: Tren Menurun Perlahan

6 hari lalu

Inflasi Januari 2023 Tercatat 5,28 Persen, Kemenkeu: Tren Menurun Perlahan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan inflasi Januari 2023 tercatat sebesar 5,28 persen (year on year/ YoY).


Sri Mulyani Ingat Orang Tuanya Saat Jadi Pembicara di STKIP PGRI Sumenep

7 hari lalu

Sri Mulyani Ingat Orang Tuanya Saat Jadi Pembicara di STKIP PGRI Sumenep

Sri Mulyani Indrawati mengingat kedua orang tuanya saat mengisi kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep, Jawa Timur.


Kawasan Tanpa Rokok dan Upaya Wujudkan Kabupaten Kota Sehat

7 hari lalu

Kawasan Tanpa Rokok dan Upaya Wujudkan Kabupaten Kota Sehat

Rencana larangan menjual rokok batangan diharapkan bisa menjadi angin segar bagi kota-kota di Indonesia yang berupaya memperluas Kawasan Tanpa Rokok.