Terkait dengan dampaknya pada anggaran tersebut, Askolani mengatakan bahwa pihaknya masih perlu bertemu dengan BPH Migas dan Kementerian ESDM. "Kami belum tahu mengenai posisi update-nya," ujarnya, Senin, 7 Oktober 2019.
Namun Kementerian Keuangan, kata Askolani, tetap berkomitmen untuk menjaga realisasi subsidi solar tetap sejalan dengan outlook 2019 yang mencapai Rp 90,3 triliun. Ia berharap dalam pertemuan koordinasi tersebut, Kementerian Keuangan bisa memberi masukan pada Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk menjaga realisasi subsidi energi tak jebol.
Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kunto Wibawa Dasanugraha mengatakan bahwa bagaimana pun realisasi subsidi solar bakal sesuai dengan outlook 2019. Hal ini mengingat harga Indonesia Crude Price (ICP) yang lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP yang dipatok sebesar US$70 per barel.
Akibat ICP yang lebih rendah dari asumsi, realisasi subsidi solar per semester I/2019 pun baru sebesar Rp 11,67 triliun, 37,6 persen dari pagu yang mencapai Rp 31,04 triliun. Adapun pada perkembangan terakhir yakni per Agustus 2019, realisasi subsidi solar dan LPG 3 Kg mencapai Rp 44,52 triliun, di bawah outlook subsidi solar dan LPG 3 Kg yang mencapai Rp 90,28 triliun.
BISNIS
