Minyak Goreng Curah Bakal Dilarang, YLKI: Harga Harus Terjangkau

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 21_ekbis_minyakgorengcurah

    21_ekbis_minyakgorengcurah

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah menjamin harga minyak goreng tetap terjangkau setelah pelarangan minyak goreng curah berlaku mulai 1 Januari 2020.

    "Minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat, bukan hanya untuk keperluan domestik rumah tangga, tetapi juga untuk keperluan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah," ujar Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis, Senin, 7 Oktober 2019.  

    Karena itu, ia juga mendorong pemerintah konsisten menjaga harga eceran tertinggi dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggarnya. "Selama ini banyak komoditas ditetapkan HET, seperti gula, tetapi harga di lapangan melewati harga HET, dan tak ada sanksi," ujar Tulus.

    Kementerian Perdagangan bakal melarang minyak goreng curah mulai awal tahun mendatang. Artinya, terhitung tanggal tersebut minyak goreng wajib menggunakan kemasan. Adapun Harga Eceran Termurah dipatok Rp 11.000 per liter.

    Tulus mengatakan kebijakan tersebut bisa dimengerti dari sisi perlindungan konsumen dan aspek keamanan pangan. Sebab, secara fisik minyak goreng dalam kemasan lebih aman dan kecil potensinya untuk terkontaminasi zat atau benda lain yang tidak layak konsumsi, serta bisa lebih tahan lama.

    Namun, di samping menekankan soal harga yang harus terjangkau, Tulus juga meminta pemerintah mewajibkan produsen untuk menggunakan jenis plastik ramah lingkungan atau yang sesuai Standar Nasional Indonesia. "Munculnya minyak goreng wajib kemasan, akan meningkatkan konsumsi atau distribusi plastik, dan menghasilkan sampah plastik."

    Selain itu, dengan menggunakan kemasan, Tulus menilai minyak goreng tersebut harus mengutamakan aspek perlindungan konsumen. Misalnya, dengan adanya informasi kadaluwarsa, informasi kehalalan, dan informasi kandungan gizinya. Hal tersebut sesuai dengan mandat UU Perlindungan Konsumen, UU tentang Pangan, dan UU Jaminan Produk Halal.

    "Pemerintah juga harus menjamin bahwa minyak goreng curah yang dijual kemasan tersebut kualitasnya sesuai dengan standar mutu minyak goreng kemasan branded, yaitu minyak goreng ber-SNI," kata Tulus.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.