Kepala BKPM: Investor Mengeluh Sikap Petugas Pajak Arogan

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Pelaksana Tugas Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM, Farah Ratnadewi Indriani, menggelar konferensi pers tentang realisasi investasi triwulan II/2019 di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Pelaksana Tugas Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM, Farah Ratnadewi Indriani, menggelar konferensi pers tentang realisasi investasi triwulan II/2019 di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Selain masalah regulasi, perilaku petugas pajak yang semena-mena disebut sebagai salah satu penyebab menurunnya daya saing Indonesia dalam kompetisi memperebutkan investasi asing.

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, banyak masukan yang diterimanya dari para investor yang menyebutkan para petugas pajak seringkali meminta perusahaan atau investor untuk membayar pajak terlebih dahulu. Meski tidak sesuai, lanjut Lembong, petugas pajak bertindak seolah tidak mengenal kompromi. Jika ada keberatan, petugas pajak menyarankan investor untuk mengajukan keberatannya ke Pengadilan Pajak.

    "Sementara proses di Pengadilan Pajak bisa memakan bertahun-tahun," kata Lembong melalui Podcast, Minggu, 6 Oktober 2019.

    Jumlah sengketa perpajakan yang diajukan ke Pengadilan Pajak tahun ini adalah 11.436 kasus atau naik 19 persen dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 9.579. Namun demikian, kenaikan jumlah sengketa ini tidak sebanding dengan kecepatan penyelesaian sengketa di lembaga yudikatif di bawah Kemenkeu tersebut. Akhir 2018 misalnya, jumlah sengketa yang diselesaikan Pengadilan Pajak hanya 9.963 kasus atau justru turun 12,7 persen dari 2017 sebanyak 11.231 kasus.

    Kinerja penyelesaian sengketa itu hanya 87,1 persen dari total sengketa yang ditangani selama 2018 atau lebih rendah dari 2017 yang bisa mencapai 117,2 persen (mencakup sengketa yang mengendap tahun-tahun sebelumnya).

    "Bagaimanapun juga meski ada berbagai macam perbaikan, keluhan mengenai perilaku petugas pajak yang semena-mena (masih terjadi)," ujar Lembong.

    Lembong juga menjelaskan bahwa pemerintah yang sedang menghadapi sejumlah persoalan serius untuk menarik investasi asing, terus melakukan reformasi dan berbagai macam terobosan untuk meningkatkan daya saing.

    Pemerintah juga telah menginventaris empat persoalan lainnya (selain perpajakan) yang menjadi penyebab kekalahan Indonesia dalam kompetisi memperebutkan investasi asing dari negara tetangga lainnya.

    Pertama, persoalan mencakup kesemrawutan regulasi, peraturan yang berlebihan, serta abu-abu atau timpang rindih. "Semua aturan ini mewajibkan syarat atau izin yang kemudian menjadi beban pelaku usaha," ujar Lembong.

    Kedua, kepastian mengenai akuisisi lahan untuk membangun pabrik atau investasi lainnya. Ketiga, masalah tenaga kerja. Keempat, dominasi BUMN.
    "BUMN over dominan, semakin banyak kegiatan usaha yang tadinya di swasta sekarang diambil oleh BUMN," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.