Korupsi di BUMN Berulang, Luhut: Barangkali Sakit Jiwa

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan merespons ihwal korupsi yang kembali terjadi di Badan Usaha Milik Negara. Menurut dia, mereka yang korupsi itu sakit jiwa. "Sakit jiwa kali dia," kata Luhut di kantornya, Jakarta, 4 Oktober 2019.

    Dia juga mengapresiasi langkah kementerian BUMN yang sudah melalukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

    Sebelumnya KPK menetapkan Risyanto Suanda yang menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perindo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kuota impor ikan 2019. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka yakni MMU dan RSU," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 24 September 2019.

    Saut menjelaskan, Perum Perindo merupakan BUMN yang memiliki hak mengimpor ikan. Pengajuan kuota impor itu diajukan Perum Perindo kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Adapun PT Navy Arsa Sejahtera (NAS) merupakan salah satu perusahaan importir ikan yang telah masuk daftar hitam sejak 2009 karena melakukan impor ikan melebihi kuota. Alhasil, PT NAS tidak bisa mengajukan kuota impor.

    Lalu, melalui mantan Pegawai Perum Perindo, Mujib selaku Direktur PT NAS berkenalan dengan Risyanto, yang menjabat sebagai Dirut Perum Perindo. Keduanya membicarakan kebutuhan impor ikan.

    Pada pertemuan tersebut Risyanto menyampaikan permintaan uang sebesar US$ 30 ribu kepada Mujib untuk keperluan pribadinya.

    Risyanto, kata Saut, meminta Mujib untuk menyerahkan uang tersebut kepada perantaranya bernama Adhi Susilo. "ASL akan menunggu di lounge hotel tersebut pada tempat duduk yang sama dengan yang sedang RSU duduki saat itu," ucap dia.

    Dia diduga, menerima commitment fee untuk setiap kilogram ikan yang diimpor. "Commitment fee yang disepakati adalah sebesar Rp 1.300 per kilogram," ucap Saut.

    Total uang yang diberikan Mujib kepada Risyanto sebesar US$ 30 ribu. Kendati demikian, KPK, kata Saut, juga akan mendalami dugaan penerimaan sebelumnya dari perusahaan importir lain yakni sebesar SGD 30 ribu dan SGD 50 ribu.

    Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan kementerian meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terus ikut memonitor korupsi di BUMN. Hal itu merespons ihwal direksi BUMN yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

    "Iya justru, kan sekarang dengan ibu menteri (Menteri BUMN Rini Soemarno) membawa mereka ke KPK dan lain-lain, itu juga diharapkan kan KPK juga ikut monitor biar lebih baik," kata Fajar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, 4 Oktober 2019.

    Menurutnya, kementerian BUMN juga melakukan pengawasan, seperti dengan digelar Rapat Umum Pemegang Saham, inspektorat, dan lainnya. "Tapi kan kalau oknum kan kita juga tidak bisa lakukan. GCG terus kita perbaiki, kita kerja sama dengan KPK untuk terus ikut mengawasi BUMN-BUMN," ujarnya.

    Dengan begitu, Fajar berharap tidak ada lagi direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi. "Mudah-mudahan ini yang terakhir dan kita harapkan juga dukungan semuanya," kata Fajar.

    Dari sisi pencegahan, kata dia, dengan tata cara melakukan business conduct yang terus dilakukan. Dia juga berharap komisaris BUMN bisa lebih baik lagi dalam hal pencegahan korupsi.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.