TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pusat Berikat Logistik (PLB) e-commerce saat ini belum beroperasi. Pernyataan ini sekaligus membantah tuduhan dari para pelaku di industri bahwa sekarang terjadi banjir barang impor melalui PLB e-commerce.
"Jadi kalau ada yang mengeluh terutama di dunia e-commerce bahwa gara-gara PLB tersebut, mereka tersaingi atas barang impor ini, sebenarnya saya ingin menegaskan sampai sekarang PLB itu belum ada satupun yang beroperasi," kata Sri Mulyani ditemui di Sunter, Jakarta Utara, Jumat 4 Oktober 2019.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengelar kunjungan ke salah satu Pusat Berikat Logistik (PLB) di wilayah Sunter, Jakarta Utara, Jumat 4 Oktober 2019. Kunjungan itu digelar untuk melihat secara langsung kondisi PLB.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa kunjungan itu berkaitan dengan kabar yang menyebut bahwa PLB menjadi bianng banjir impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Kunjungan langsung itu, kata dia, juga merupakan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Bendahara negara ini menjelaskan, pernyataan itu sekaligus menjawab keluhan para pelaku usaha mengenai soal PLB e-commerce kepada dirinya. Para pelaku, kata Sri Mulyani, sebelumnya mengeluhkan bahwa selama ini barang-barang impor dan juga logistik untuk e-commerce telah banyak disimpan di PLB.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pengambil kebijakan akan terus mendengar semua pendapat dan masukan dari pelaku usaha, industri dan masyarakat. Hal ini juga merupakan kebutuhan pemerintah supaya kebijakan yang dikeluarkan bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. "Artinya, kami kalau ada keluhan tentu akan terus mendengar meneliti dan kemudian melakukan evaluasi. Sehingga kalau tahun secara detail kami bisa merespons sesuai dengan persoalan yang ada," kata Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan menyatakan meski sudah digagas sejak setahun lalu implementasi PLB e-commerce masih sepi peminat. Salah satunya karena ada kekhawatiran pelaku e-commerce bakal tergerus pasarnya.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan saat ini pengambil kebijakan masih dalam posisi mendengar masukan dari berbagai pelaku dan produsen terkait kebijakan PLB e-commerce. Termasuk, terkait keluhan kalah bersaing jika PLB tersebut dibuka.
Terakhir, kata Heru, Kementerian telah dua kali menggelar pertemuan untuk membahas PLB e-commerce. "Kami sekarang dalam proses untuk menerima masukan dan menjelaskan policy dari sisi pemerintah," kata Heru seperti dikutip Bisnis, Jumat.
DIAS PRASONGKO | BISNIS
