Ingin Garam Jadi Sembako Penting, Kemendag Surati Jokowi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani menyalurkan air yang mengandung garam melalui pipa di Desa Jono, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah, 10 Juli 2019. Warga terpaksa meninggalkan profesi petani garam karena hasil yang didapatkannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak diantara mereka yang lebih memilih mencari pekerjaan lain, akibatnya tidak ada regenerasi. ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHO

    Petani menyalurkan air yang mengandung garam melalui pipa di Desa Jono, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah, 10 Juli 2019. Warga terpaksa meninggalkan profesi petani garam karena hasil yang didapatkannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak diantara mereka yang lebih memilih mencari pekerjaan lain, akibatnya tidak ada regenerasi. ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan komoditas garam untuk dimasukkan pada kategori sembako penting sebagai bentuk perlindungan untuk petani garam. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk segera memasukkan garam dalam kelompok sembako penting tersebut.

    "Kami mengusulkan ke Presiden Jokowi, dan sudah berkirim surat untuk memasukkan garam tersebut masuk dalam bahan kebutuhan pokok penting," kata Suhanto, di Kota Batu, Jawa Timur, Jumat 4 Oktober 2019.

    Suhanto menjelaskan, berdasarkan rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, ada masukan dari para petani garam bahwa pada saat tertentu, harga komoditas tersebut anjlok dan merugikan para petani garam. Karenanya, petani garam meminta pemerintah turut menjaga harga garam.

    Adapun untuk memberi perlindungan kepada para petani tersebut, perlu adanya revisi Peraturan Presiden.Aturan yang harus direvisi tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

    "Setelah revisi Perpres 71 tersebut, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menentukan harga acuan baik di tingkat petani maupun di masyarakat," ujar Suhanto.

    Dengan demikian, lanjut Suhanto, para petani garam bisa memiliki kepastian harga pada saat mereka memproduksi garam. Dengan adanya kepastian tersebut, diharapkan petani bisa menggenjot produksi dan Indonesia tidak tergantung pada impor.

    Nantinya dalam menentukan harga acuan tersebut akan dilakukan kajian dan penelusuran secara mendetil, termasuk mengirimkan tim ke sentra-sentra produksi garam di Indonesia untuk mengetahui biaya produksi per kilogram di tingkat petani garam.

    Beberapa wilayah di Indonesia yang merupakan penghasil garam antara lain adalah, Cirebon Jawa Bart, Sampang Madura, Pati Jawa Tengah, Kabupaten Sumenep, dan Bima Nusa Tenggara Timur.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.