TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pemerintah gencar meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui urbanisasi sehingga menjadi pendorong utama dalam perbaikan kesejahteraan dan inklusivitas masyarakat di Indonesia.
Ia menuturkan hal tersebut disebabkan pengelolaan arus urbanisasi China yang lebih terintegrasi dibanding Indonesia. Sebabnya 1 persen perpindahan penduduk RI ke perkotaan hanya menaikkan 1,4 persen PDB per kapita, sedangkan China mampu mendorong kenaikan 3 persen PDB per kapitanya.
“Urbanisasi di Asia Selatan dan Indonesia kurang teratur dibanding China. Semua orang bisa bilang China lebih terintegarasi dan terpusat sehingga urbanisasinya lebih terstruktur,” katanya di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis.
Selain itu, menurutnya perolehan PDB per kapita Indonesia dari urbanisasi juga masih lebih rendah dibanding negara-negara di Asia Timur yaitu 1 persen perpindahan penduduk berhasil menciptakan rata-rata 2,7 persen peningkatan PDB per kapita.
Sri Mulyani menjelaskan sejumlah langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan PDB melalui urbanisasi yaitu salah satunya dengan mencermati pengelolaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur agar manfaat peningkatan PDB per kapita lebih besar daripada 1,4 persen.
Dalam mengelola ibu kota baru tersebut akan diterapkan melalui pengembangan perekonomian berbasis digital. Sebabnya ekonomi berbasis digital dianggap mampu menyediakan unsur tambahan dalam pengelolaan perencanaan perkotaan agar memberi dampak lebih signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia.
Ia melanjutkan, pemerintah juga telah mengadopsi prinsip-prinsip Augment, Connect, dan Target (ACT) yang direkomendasikan oleh Bank Dunia melalui pengembangan infrastruktur. Oleh sebab itu pemerintah bisa memastikan semua masyarakat akan mendapat akses dan fasilitas yang sama di semua daerah. Pemerintah akan menggelontorkan investasi modal sumber daya manusia yang dialokasikan dalam APBN 2020 sebesar Rp 508,1 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp 132 triliun.
“Kami juga telah menganggarkan dana sebesar Rp372,5 triliun untuk jaminan sosial melalui skema keluarga harapan, kartu Indonesia pintar dan bantuan non tunai,” ujarnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar Rp 423,3 triliun dalam APBN 2020 untuk pengembangan infrastruktur. "Supaya masyarakat miskin bisa memperbesar layanan dasar, jadi bagaimana Indonesia mengeluarkan kebijakan sendiri agar lebih sejalan dan membantu penerapan prinsip ini (ACT) dengan memastikan semua warga Indonesia memiliki akses setara,” kata Sri Mulyani.
Data dari Bank Dunia menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan urbanisasi sejak 1950. Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata per kapita naik hampir sembilan kali lipat dan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan naik dari 12 persen menjadi 56 persen.
