TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengestimasi, jumlah penduduk awal di ibu kota baru sebesar 1,5 juta jiwa. Namun, pemerintah telah memprediksi jumlah penduduk ibu kota baru itu akan bertambah dua hingga tiga kali lipat dari estimasi awal atau mencapai 4,5 juta orang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur nantinya tidak akan memiliki batas maksimal jumlah penduduk. Pemerintah akan merancang kota tersebut berdasarkan daya dukungnya.
Meski demikian, hal tersebut baru dapat dilakukan apabila pemerintah telah menyelesaikan pembangunan tahap awal. Proses awal itu mencakup lahan seluas 40.000 hektare. "Setelah tahap awal rampung pada 2024, proses selanjutnya untuk lahan yang tersisa 180.000 hektare baru dapat dikaji," ujar Bambang di Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019.
Bambang menuturkan perkembangan ibu kota baru akan terus dimonitor secara konstan agar tetap terkendali. Peruntukan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan akan terus dipertahankan sembari membuat sejumlah fasilitas pendukung terkait.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan zonasi. Masing-masing bagian kota akan dibatasi kegiatannya untuk hal-hal yang menjadi prioritas seperti kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan wisata. "Ibu kota baru tidak dilepas untuk semua sektor. Pertumbuhannya [ibu kota baru] akan terkendali tetapi tetap inklusif," kata Bambang.
Sebelumnya, berdasarkan estimasi dari Bappenas, pada 2024, diperkirakan ada sekitar 205.000 penduduk yang pindah ke ibu kota baru. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 180.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), diantaranya PNS pusat, pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan lainnya. Sementara itu, 25.000 lainnya merupakan anggota TNI dan Polri.
Selain itu, dalam 5 hingga 10 tahun setelah ibu kota resmi pindah, akan ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Angka tersebut terdiri atas keluarga-keluarga dari ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800.000 orang dan pelaku bisnis pendukung pemerintahan seperti rumah makan, pusat perbelanjaan, dan lain lain pada kisaran 300.000 hingga 400.000 orang.
