Minta Pendemo Tak Barbar, Luhut: Pak Presiden Kan Baik

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta pendemo tak barbar saat berunjuk rasa. Ia menyebut pemerintah sudah mencoba mendengarkan aspirasi rakyat sehingga demonstran tak perlu meriung dan merusak sejumlah fasilitas publik lagi.

    "Mengapa (demo) kemarin mesti merusak? Apa yang enggak didengerin pemerintah? Pak presidennya kan baik," ujar Luhut di Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Oktober 2019.

    Luhut mengklaim pemerintah telah mengakomodasi sejumlah tuntutan dari masyarakat. Misalnya penundaan pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP yang disebut bermasalah.

    Sedangkan ihwal RUU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Luhut menyebut pemerintah telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Luhut, gugatan itu telah diterima dan dalam proses judicial review.

    Bekas Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan ini lalu mempertanyakan isi demo yang seolah sudah tidak relevan dengan disuarakan sebelumnya. Luhut menganggap gerakan demo ini aneh
    setelah semua tuntutan demo sudah didengarkan oleh pemerintah.

    Pada hari Rabu ini, gelombang demonstrasi masih bakal berlanjut. Kali ini demonstrasi datang dari kalangan buruh.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal serikat buruh akan menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan menuntut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. "Kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran di 10 provinsi. Khusus di Jabodetabek, aksi akan di DPR RI," katanya, Selasa 1 Oktober 2019.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.