Gugatan Perdata Karhutla Rp 3,15 T, KLHK: Baru Dibayar Rp 78 M

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Api mambakar lahan milik warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu, 22 September 2019. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 30 September 2019. ANTARA

    Api mambakar lahan milik warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu, 22 September 2019. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 30 September 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus berkoordinasi secara intensif bersama pengadilan negeri untuk mempercepat upaya eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani menyatakan dari total nilai gugatan perdata dalam kasus karhutla sebesar Rp 3,15 triliun, baru Rp 78 miliar disetorkan ke rekening negara. 

    "Uang tersebut masuk ke rekening negara karena termasuk penerimaan negara bukan pajak," kata Rasio, Selasa, 1 Oktober 2019.

    Sedangkan sisanya, pemerintah masih dalam proses upaya penegakan hukum. Sebagai contoh eksekusi di Pengadilan Negeri (PN) Nagan Raya Aceh dengan nilai Rp 360 miliar terhadap kasus Karhutla di wilayah PT Kallista Alam.

    Koordinasi terus dilakukan dan saat ini dalam tahap penilaian aset PT Kallista Alam yang akan dilelang untuk membayar ganti rugi tersebut. Kemudian pemerintah juga sedang proses pengiriman surat ke sejumlah PN untuk segera melakukan pemanggilan pihak terkait. "Ada tujuh surat sudah kami kirimkan ke pengadilan, artinya ada tujuh perusahaan harus membayar ganti rugi ini," kata Rasio.

    Lebih jauh Rasio menjelaskan, sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus karhutla oleh pemerintah melalui KLHK telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. "Dari sembilan gugatan perdata yang telah inkracht itu nilai gugatannya Rp 3,15 triliun."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.