Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Kritik Para Pengusaha

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Peraturan Presiden tersebut memuat Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Peraturan Presiden tersebut memuat Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -  Hampir genap 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) dalam rangka menstimulus perekonomian nasional.

    Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Eddy Hussy menilai pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang cukup berani melalui PKE tersebut dan memberikan kemudahan kepada dunia usaha. 

    Menurut Eddy, 16 PKE yang dikeluarkan tersebut memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perekonomian global yang tidak mendukung akibat perang dagang.

    "Banyak negara yang pertumbuhan ekonominya mulai menurun, tetapi Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen," ujar Eddy seperti dilansir Bisnis.com, Selasa 1 Oktober 2019.

    Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Raden Pardede juga menilai 16 PKE yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah memberikan dampak baik kepada pelaku bisnis. 

    Meski demikian, ada beberapa catatan atas implementasi dari 16 PKE yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir.

    Raden menilai koordinasi antar kementerian serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan permasalahan utama yang perlu diperbaiki.

    Hal ini juga ditambah dengan tidak sinkronnya peraturan-peraturan yang ada.

    Karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih sering turun ke bawah dalam rangka memastikan apakah implementasi dari kebijakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

    "Presiden harus agak lebih turun ke bawah mengevaluasi dan memonitor program prioritas secara ketat, seperti program infrastruktur di periode sebelumnya," ujar Raden.

    Eddy juga memberikan kritik yang senada. Regulasi baru serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dipastikan berlaku juga di daerah.

    Eddy menilai relaksasi-relaksasi yang diberikan oleh pemerintah seperti relaksasi DNI dan relaksasi perpajakan serta perizinan juga masih belum dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya serta stakeholder sektor terkait.

    Pihak-pihak yang kompeten perlu dilibatkan agar kebijakan serta regulasi yang dikeluarkan bisa diimplementasi secara tepat sasaran dan memiliki daya ungkit terhadap perekonomian dan dunia usaha.

    "Mungkin pemerintah ingin membuat aturan yang lebih detail tapi kadang karena terbatasnya pemahaman terhadap sektor usaha dan terkadang ada juga ketidakpercayaan kepada sektor usaha sehingga terkadang ada aturan yang melindungi pihak-pihak tertentu," ujar Eddy.

    Eddy menilai bahwa ke depan pemerintah perlu secara lebih intensif melibatkan dunia usaha terutama sektor terkait agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan yang dibutuhkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.