Jokowi Tunjuk Darmin Nasution Merangkap Jadi Plt Menko PMK

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengunjungi PT Great Giant Pineapple (GGPC), yang merupakan salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai Lampung, Jumat, 26 Juli 2019.

    Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengunjungi PT Great Giant Pineapple (GGPC), yang merupakan salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai Lampung, Jumat, 26 Juli 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Presiden Jokowi memilih Darmin menggantikan Puan Maharani.

    "Ya Plt Menko PMK Pak Darmin Nasution," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019.

    Pada hari ini, Puan Maharani, resmi dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Sesuai aturan yang berlaku, Puan mundur dari jabatannya sebagai Menko PMK sejak Senin 30 September 2019.

    "(Penunjukkan Darmin Nasution) sudah melalui berbagai pertimbangan termasuk sudah memahami berbagai hal yang harus ditangani di kementerian terkait," kata Adita.

    Puan Maharani sendiri disiapkan PDI-Perjuangan untuk menjadi Ketua DPR. Sesuai dengan UU MD3, sebagai peraih kursi terbanyak, PDI-Perjuangan berhak mendapatkan jatah kursi Ketua DPR.

    Selain Puan, satu menteri Kabinet Kerja yang juga mundur karena dilantik sebagai anggota DPR adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

    Sebagai pengganti sementara Yasonna, Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Plt Menkumham.

    Penunjukan Tjahjo tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99/P/Tahun 2019 tertanggal 30 September 2019.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.