TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia atau Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans mengapresiasi kebijakan pembatalan penutupan Pulau Komodo yang sebelumnya direncankan pemerintah provinsi setempat.
"Pembatalan ini bagus sekaligus meredakan keributan selama ini terkait pro dan kontra rencana penutupan Pulau Komodo," katanya kepada ANTARA di Kupang, Selasa, 1 Oktober 2019.
Ia mengatakan hal itu menanggapi kebijakan Pemerintah yang akhirnya membatalkan penutupan sementara Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang sebelumnya direncanakan mulai Januari 2020.
Pulau Komodo akhirnya batal ditutup setelah rapat koordinasi bersama antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur NTT Victor B Laiskodat di Jakarta.
"Jadi Pulau Komodo ini tidak ditutup, kita lakukan penataan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak terkait, dibuat aturan adanya pembatasan jumlah wisatawan ke Pulau Komodo dengan diadakanannya tiket kapasitas kunjungan/wisatawan," kata Menteri Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi bersama di Jakarta, Senin, 30 September 2019.
Abed Frans mengatakan, rencana penutupan Pulau Komodo sebelumnya digulirkan pemerintah provinsi telah berdampak pada ketidakpastian pasar wisata terutama penjualan paket wisata.
Para operator tur, lanjutnya, harus melakukan antisipasi dengan menyiapkan paket tur yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang tidak pasti antara ditutup atau tidak. "Karena rencana penutupan Pulau Komodo ini menjadi topik hangat selama ini, antara jadi atau tidak sehingga pastinya pelaku industri sudah menyiapkan langkah antisipatif," katanya.
Dia menambahkan, dengan pembatalan penutupan Pulau Komodo itu maka kegiatan promosi bisa normal kembali dengan tetap menghadirkan paket-paket wisata yang ada Pulau Komodonya.
