Dampak Negatif Demo Mahasiswa ke Ekonomi, Faisal Basri: Gak Ada

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

    Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Faisal Basri mengatakan demo mahasiswa maupun pelajar yang belakangan ini terjadi tidak bakal berdampak negatif kepada perekonomian Indonesia. Pasalnya, demo ini diketahui tak begitu politis.

    "Enggak ada (dampak negatif) demo, bagus deh, ini diketahui less political, ini kan demo mahasiswa dan pelajar, berbeda dengan demo khilafah," ujar dia di Kantor Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta Selatan, Senin, 30 September 2019.

    Menurut dia, jika demo itu berbau politis dan berlangsung terus menerus, mungkin dampaknya pun akan terasa kepada perekonomian. Namun, ia mengatakan demo ini adalah untuk Indonesia yang lebih baik.

    "Orang juga lihat, asing juga melihat ini very good, tone-nya bagus," kata Faisal. "Demo ini mudah-mudahan enggak lama."

    Di samping itu, Faisal melihat gerakan mahasiswa pada beberapa hari terakhir ini berbeda dengan pada 1998. Kala itu, aksi dirancang dengan konsolidasi yang panjang. Sementara, pada kali ini, konsolidasi tampak seketika.

    Ia memperkirakan mahasiswa cepat bergerak lantaran sudah merasa terancam masa depannya. Sebabnya, apabila korupsi tumbuh subur, maka hak  pemuda di masa mendatang akan terancam. Belum lagi dengan sumber daya alam yang habis digarap tak sesuai aturan. Kesadaran itu pun, kata Faisal, terus menjalar hingga ke tingkat pelajar.

    Senin, 30 September 2019, mahasiswa dari berbagai universitas dan elemen masyarakat menggelar aksi yang bertepatan dengan rapat paripurna terakhir DPR RI masa kerja 2014-2019. Undangan untuk mengikuti aksi bertajuk #ReformasiDikorupsi disampaikan terbuka melalui media sosial.

    Pada unjuk rasa 24 September lalu, mahasiswa menuntut pembatalan pengesahan sejumlah Undang-Undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Pemasyarakatan dan UU Pertanahan. Mereka juga mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan Dewan. UU KPK itu dinilai bakal melemahkan lembaga antirasuah.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara