Digugat Pegawainya, OJK: Kami Wajib Menjaga Kredibilitas

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa perusahaan memutuskan ikut bergabung dalam industri fintech atau financial technology yang tengah digalakkan Otoritas Jasa keuangan atau OJK

    Beberapa perusahaan memutuskan ikut bergabung dalam industri fintech atau financial technology yang tengah digalakkan Otoritas Jasa keuangan atau OJK

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan Anto Prabowo mengatakan OJK akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang diajukan pegawainya. Hal itu merespons gugatan seorang pegawai.

    Namun demikian, kata dia, OJK harus menegakkan ketentuan untuk menjaga integritas pegawai agar tidak menyalahgunakan kewenangan bahkan jika ada tindakan yang memiliki potensi tindak pidana. "Karena OJK wajib menjaga kredibilitas sebagai otoritas yg mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan," kata Anto, Ahad, 29 September 2019.

    Dia mengatakan secara internal setiap tindakan dalam konteks reward and punishment kepada pegawai melalui suatu mekanisme yang jelas dan transparan. Termasuk, kata Anto, mengenai penelitian dan pembahasan permasalahan kepegawaian melibatkan berbagai pihak dan dibahas melalui Komite Etik OJK.

    Sebelumnya, seluruh anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK digugat melakukan perbuatan melawan hukum ke pengadilan oleh seorang pegawainya, lantaran dugaan penjatuhan sanksi kepegawaian yang dinilai sewenang-wenang dan diskriminatif.

    Proses persidangan perkara Nomor 467/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst itu dimulai Kamis, 26 September 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan gugatan.

    Penggugat dalam perkara adalah Prasetyo Adi. Sementara, tergugat adalah Dewan Komisioner OJK yaitu Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner), Nurhaida (Wakil Ketua Dewan Komisioner), Heru Kristiyana, Tirta Segara, Hoesen, H. Mardiasmo, Ahmad Hidayat, dan Arifin Susanto (Direktur Pengelolaan SDM OJK selaku Sekretariat).

    Pada 30 Juli 2018, dikeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-16/D.02/2018 tentang Penetapan Sanksi Bagi Pegawai OJK. Sanksi berupa penurunan satu tingkat level jabatan dengan masa pengenaan sanksi selama empat tahun mulai Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2022.

    Konsekuensi dari sanksi tersebut antara lain penurunan jabatan, penurunan gaji dan tunjangan, tidak diberikan fasilitas pinjaman/tambahan pinjaman, tidak diikutkan dalam seleksi promosi, dan tidak diikutkan dalam program pengembangan SDM berupa pendidikan jangka panjang (S2/S3) dan/atau peningkatan mutu keterampilan luar negeri. Surat itu diteken oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida. SK itu hanya menyebut terdapat pelanggaran tata tertib dan disiplin.

    HENDARTYO HANGGI | BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.