Indef Ingatkan Pemerintah: Proyek Infrastruktur Bisa Jadi Bencana

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja menggunakan alat berat di proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai area seksi 2 di Kabupaten Siak, Riau, Rabu, 19 September 2018. Pemerintah menyatakan proyek jalan tol trans Sumatera Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 kilometer tidak termasuk proyek infrastruktur nasional yang dihentikan sementara karena tidak terpengaruh pelemahan nilai rupiah. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    Sejumlah pekerja menggunakan alat berat di proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai area seksi 2 di Kabupaten Siak, Riau, Rabu, 19 September 2018. Pemerintah menyatakan proyek jalan tol trans Sumatera Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 kilometer tidak termasuk proyek infrastruktur nasional yang dihentikan sementara karena tidak terpengaruh pelemahan nilai rupiah. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengingatkan pemerintah merencanakan dengan matang pembangunan infrastruktur tahun depan. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian dari proyek yang dikerjakan.

    "Memang alasannya karena kebutuhan. Tapi kalau pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan, kami menilai ini akan menjadi bencana ke depan," katanya di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

    Ia menyebut, salah satu pembangunan infrastruktur yang kurang memberikan keuntungan optimal yakni Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Peneliti muda itu mengharapkan agar konektivitas infrastruktur penunjang menjadi indikator penting untuk diperhatikan.

    Pemerintah saat ini menggenjot pembangunan infrastruktur salah satunya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk itu, Andry mengimbau agar BUMN harus memiliki sisi finansial yang kuat jika ikut terlibat dalam KPBU.

    "Beberapa BUMN yang tidak cukup sehat (finansial), saya rasa jangan ditunjuk. Tapi coba diberikan ke sektor swasta, itu jadi opsi," katanya.

    Selain itu, ia juga mengimbau agar pembangunan infrastruktur sesuai perencanaan alias ad hoc.

    "INDEF sudah banyak mengkritik, dari segi perencanaan, dari segi finansial bagaimana BUMN akhirnya menambah utang bukan menguntungkan. Model seperti ini tidak perlu diulangi di periode (pembangunan) selanjutnya," katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan postur APBN 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengatakan tahun 2020. Menurut Sri Mulyani pemerintah akan fokus pada lima prioritas, salah satunya pembangunan infrastruktur.

    Pemerintah menganggarkan Rp 423 triliun untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu didorong menggunakan skema pembiayaan KPBU termasuk pemberian dana tunai pemerintah atau viability gap funding (VGF).

    Pembangunan infrastruktur tahun 2020 itu rencana akan mengerjakan 49 bendungan, 18.758 meter pembangunan jembatan, 19.879 pembangunan daerah irigasi.

    Selain itu, juga rencananya membangun tiga bandara, jalan sepanjang 6.346 kilometer, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan jaringan internet (Palapa ring satelit) hingga fasilitas air minum dan sanitasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.