Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef Ingatkan Pemerintah: Proyek Infrastruktur Bisa Jadi Bencana

Reporter

image-gnews
Sejumlah pekerja menggunakan alat berat di proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai area seksi 2 di Kabupaten Siak, Riau, Rabu, 19 September 2018. Pemerintah menyatakan proyek jalan tol trans Sumatera Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 kilometer tidak termasuk proyek infrastruktur nasional yang dihentikan sementara karena tidak terpengaruh pelemahan nilai rupiah. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Sejumlah pekerja menggunakan alat berat di proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai area seksi 2 di Kabupaten Siak, Riau, Rabu, 19 September 2018. Pemerintah menyatakan proyek jalan tol trans Sumatera Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 kilometer tidak termasuk proyek infrastruktur nasional yang dihentikan sementara karena tidak terpengaruh pelemahan nilai rupiah. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengingatkan pemerintah merencanakan dengan matang pembangunan infrastruktur tahun depan. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian dari proyek yang dikerjakan.

"Memang alasannya karena kebutuhan. Tapi kalau pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan, kami menilai ini akan menjadi bencana ke depan," katanya di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

Ia menyebut, salah satu pembangunan infrastruktur yang kurang memberikan keuntungan optimal yakni Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Peneliti muda itu mengharapkan agar konektivitas infrastruktur penunjang menjadi indikator penting untuk diperhatikan.

Pemerintah saat ini menggenjot pembangunan infrastruktur salah satunya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk itu, Andry mengimbau agar BUMN harus memiliki sisi finansial yang kuat jika ikut terlibat dalam KPBU.

"Beberapa BUMN yang tidak cukup sehat (finansial), saya rasa jangan ditunjuk. Tapi coba diberikan ke sektor swasta, itu jadi opsi," katanya.

Selain itu, ia juga mengimbau agar pembangunan infrastruktur sesuai perencanaan alias ad hoc.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"INDEF sudah banyak mengkritik, dari segi perencanaan, dari segi finansial bagaimana BUMN akhirnya menambah utang bukan menguntungkan. Model seperti ini tidak perlu diulangi di periode (pembangunan) selanjutnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan postur APBN 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengatakan tahun 2020. Menurut Sri Mulyani pemerintah akan fokus pada lima prioritas, salah satunya pembangunan infrastruktur.

Pemerintah menganggarkan Rp 423 triliun untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu didorong menggunakan skema pembiayaan KPBU termasuk pemberian dana tunai pemerintah atau viability gap funding (VGF).

Pembangunan infrastruktur tahun 2020 itu rencana akan mengerjakan 49 bendungan, 18.758 meter pembangunan jembatan, 19.879 pembangunan daerah irigasi.

Selain itu, juga rencananya membangun tiga bandara, jalan sepanjang 6.346 kilometer, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan jaringan internet (Palapa ring satelit) hingga fasilitas air minum dan sanitasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

1 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Otorita IKN mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor.


Profil Bos Jalan Tol Jusuf Hamka yang Disebut akan Maju Pilgub Bersama Kaesang Pangarep: Dari Kiprah Pendidikan hingga Keluarga

1 hari lalu

Pendiri Masjid Babah Alun Desari, Muhammad Jusuf Hamka, disaksikan Camat Cilandak, Mundari, mengikuti prosedur protokol kesehatan saat memasuki Masjid Babah Alun, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Februari 2021. ANTARA/Laily Rahmawaty
Profil Bos Jalan Tol Jusuf Hamka yang Disebut akan Maju Pilgub Bersama Kaesang Pangarep: Dari Kiprah Pendidikan hingga Keluarga

Pengusaha Jusuf Hamka alias Babah Alun disebut akan maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta pada November mendatang.


Ekonom INDEF Sebut Kebijakan BMAD Keramik Bisa Picu Tindakan Balasan dari Cina

1 hari lalu

Jurnalis merekam gudang penyimpanan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Ekonom INDEF Sebut Kebijakan BMAD Keramik Bisa Picu Tindakan Balasan dari Cina

Ekonom INDEF menilai realisasi BMAD atas produk keramik impor bisa memicu tindakan balasan dari Cina.


INDEF soal Bea Masuk Anti Dumping Keramik: Memberatkan Konsumen dan Belum Mendesak

2 hari lalu

Pekerja melakukan proses pembuatan keramik dinding di pabrik Roman Keramik, Balaraja, Tanggerang, Banten, 9 Maret 2017. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mendesak pemerintah agar menurunkan harga gas industri. Tempo/Tony Hartawan
INDEF soal Bea Masuk Anti Dumping Keramik: Memberatkan Konsumen dan Belum Mendesak

INDEF menilai rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping untuk keramik belum mendesak dan berpotensi memberatkan konsumen.


Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Diteken Melihat Situasi Lapangan

2 hari lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Diteken Melihat Situasi Lapangan

Keppres mengenai aturan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN masih belum diterbitkan mengingat proyeknya yang belum rampung.


Ekonom Sebut Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri Ikut Sumbang Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

3 hari lalu

Pegawai menghitung mata uang asing di Dolarindo Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah kuatnya data ketenagakerjaan AS serta derasnya dana asing yang keluar dari Surat Berharga Negara (SBN). Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,53 persen di angka Rp16.275 per dolar AS pada Senin (10/6). Depresiasi rupiah ini berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan pada Jumat (7/6) yang menguat sebesar 0,4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri Ikut Sumbang Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

Ekonom Universitas Paramadina Handi Risza menyebut faktor terbesar melemahnya nilai tukar rupiah dipicu kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri.


Indef Sarankan Kabinet Prabowo Tidak Kegemukan

3 hari lalu

Indef Sarankan Kabinet Prabowo Tidak Kegemukan

Kabinet gemuk berpotensi membuat penyelenggaraan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak maksimal karena belanja rutin yang besar.


Industri Baja Lokal Berkontribusi Bangun IKN, Airlangga: Tuan Rumah di Negara Sendiri

3 hari lalu

Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Industri Baja Lokal Berkontribusi Bangun IKN, Airlangga: Tuan Rumah di Negara Sendiri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kontribusi industri baja lokal terhadap pembangunan IKN menunjukkan baja nasional sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.


Jokowi Tunda Pindah ke IKN karena Infrastruktur Belum Siap, Berikut Progres Pembangunan Ibu Kota Baru Versi Satgas

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya,  kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA
Jokowi Tunda Pindah ke IKN karena Infrastruktur Belum Siap, Berikut Progres Pembangunan Ibu Kota Baru Versi Satgas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan memimpin upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus 2024.


Dulu Bilang Siap, Sekarang Jokowi Tunda Pindah Ke IKN Karena Infrastruktur Belum Rampung

5 hari lalu

Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara
Dulu Bilang Siap, Sekarang Jokowi Tunda Pindah Ke IKN Karena Infrastruktur Belum Rampung

Jokowi menunda rencananya untuk pindah berkantor di IKN pada bulan Juli ini karena sejumlah infrastruktur penunjang yang belum rampung dibangun.