Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petani Tembakau Minta Kenaikan Cukai Rokok di Kisaran 7-11 Persen

Reporter

image-gnews
Ilustrasi rokok linting. Wisegeek.com
Ilustrasi rokok linting. Wisegeek.com
Iklan

TEMPO.CO, Temanggung - Ketua Dewan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Agus Parmuji meminta kenaikan cukai rokok antara 7-11 persen. Sebab, jika terlalu tinggi akan berdampak pada petani tembakau.

Menurut Agus, selain kenaikan cukai rokok dalam kisaran 7-11 persen, APTI mengharapkan pemberlakuan tarif cukai yang lebih tinggi (3 kali lipat) terhadap rokok yang tidak menggunakan bahan baku lokal. Hal itu dikatakan Agus di Temanggung, Jumat, 27 September 2019, terkait surat permintaan APTI tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang telah dikirim pada 26 September 2019.

Mulai 1 Januari 2020, tarif CHT naik sebesar 23 persen. Tak hanya mengatur kenaikan tarif cukai rokok, pemerintah juga mengatur harga jual eceran (HJE) rokok. Kenaikan harga jual eceran rokok ditetapkan sebesar 35 persen.  

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Nasional APTI Agus Parmuji dan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional APTI Syafrudin tersebut ada tiga poin yang APTI harapkan Presiden Jokowi mengambil kebijakan. Tiga permintaan itu adalah kenaikan cukai rokok 7-11 persen, pemberlakuan tarif cukai 3 kali lipat terhadap rokok yang tidak menggunakan bahan baku lokal, dan realisasi pembatasan impor tembakau sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau.

Surat APTI kepada Presiden Jokowi tersebut dengan tembusan sejumlah gubernur yang wilayahnya merupakan penghasil tembakau, antara lain Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Agus menyampaikan dalam pertemuan pengurus APTI se-Indonesia dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Oktober 2017, APTI menyampaikan tiga hal penting yang berhubungan dengan kesejahteraan petani tembakau. Tiga hal itu adalah pembatasan impor tembakau, disparitas cukai, dan tentang maksimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk petani tembakau.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Namun sayangnya sampai saat ini apa yang kami sampaikan belum ada satu pun yang terealisasi," kata Agus.

Perkembangan terakhir, lanjut dia, Menteri Keuangan justru berencana menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 23 persen dengan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) 35 persen.

Menurut dia, hal ini tentu saja berdampak langsung terhadap pembelian bahan baku tembakau dari petani oleh pabrikan, mengingat saat ini di daerah-daerah sentra tembakau se-Indonesia sedang panen raya. Pabrikan menurunkan kualitas dan harga pembelian sehingga petani tembakau sangat dirugikan.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

2 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran , Drajad Wibowo, angkat bicara soal persiapan penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo.


Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

8 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

Zulhas mengatakan pembatasan barang impor bawaan penumpang nantinya akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan.


Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

9 hari lalu

Sejumlah pemudik kereta api Jaka Tingkir berjalan keluar setibanya di Stasiun Senen, Jakarta, Minggu 14 April 2024. Angka kedatangan akan terus bertambah seiring pemesanan tiket arus balik yang masih tersedia. Arus balik diprediksi mulai tanggal 13, 14 dan 15 April 2024. Pada tanggal-tanggal tersebut terdapat sebanyak 44.000 - 46.000 lebih penumpang per harinya yang menuju Jakarta. TEMPO/Subekti.
Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan promo tarif spesial selama masa arus balik Lebaran.


Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat eselon I Kemenkeu memaparkan kinerja APBN Kita edisi Desember 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat melanjutkan tren defisit dengan nilai Rp35 triliun per 12 Desember 2023. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu.


Hamas Menolak Bebaskan Sandera, Menteri Keuangan Israel Sarankan Blokade Total Gaza

10 hari lalu

Bezalel Smotrich. REUTERS
Hamas Menolak Bebaskan Sandera, Menteri Keuangan Israel Sarankan Blokade Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan agar dilakukan blokade penuh pada seluruh wilayah Gaza setelah negosiasi dengan Hamas nihil.


Terkini: Budi Karya Sebut Salatiga ke Semarang Jadi Titik Krusial Arus Balik, Sumber Cuan Prajogo Pangestu Orang Terkaya di Indonesia

13 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi penjelasan terkait arus balik pemudik di  Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 30 Juni 2017. Menteri Perhubungan, Kapolri, dan Gubernur Jawa Barat juga ikut meninjau penanganan arus balik di jalur selatan Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia
Terkini: Budi Karya Sebut Salatiga ke Semarang Jadi Titik Krusial Arus Balik, Sumber Cuan Prajogo Pangestu Orang Terkaya di Indonesia

Menhub Budi Karya Sumadi menyebut daerah Salatiga hingga menuju Semarang menjadi titik krusial saat arus balik Lebaran 2024.


Ditanya soal Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya, Prabowo: Masih Lama

13 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di rumah dinas Airlangga, Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Kamis 11 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ditanya soal Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya, Prabowo: Masih Lama

Menteri Pertahanan dan calon presiden Prabowo Subianto menghadiri acara halal bihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.


Perlindungan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Bagi Pemudik, Apa yang perlu Diketahui?

16 hari lalu

Polisi memeriksa bangkai kendaraan yang mengalami kecelakaan di Tol Jakarta-CIkampek KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Kecelakaan yang  melibatkan tiga kendaraan yaitu Bus Primajasa, Grand Max dan Daihatsu Terios tersebut mengakibatkan 12 orang tewas. ANTARA/Awaludin
Perlindungan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Bagi Pemudik, Apa yang perlu Diketahui?

Bagi pemudik, memiliki asuransi kecelakaan langkah cerdas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan menuju kampung halaman.


Sri Mulyani Sebut Dana Operasional Jokowi Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK, Apa Itu dan Berapa Besarannya?

17 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Sebut Dana Operasional Jokowi Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK, Apa Itu dan Berapa Besarannya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut Jokowi memiliki dana oprasional hingga Rp138 miliar yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan. Apa aturannya?


Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

18 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.