Hanif Dhakiri Jelaskan Ekosistem Ketenagakerjaan RI Tak Menarik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dalam Seminar Pra Munas XIII KAGAMA di Balikpapan, Sabtu 7 September 2019. (istimewa)

    Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dalam Seminar Pra Munas XIII KAGAMA di Balikpapan, Sabtu 7 September 2019. (istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan ekosistem ketenagakerjaan Indonesia saat ini sangatlah kaku sehingga tidak menarik bagi investasi. Kondisi ini, kata dia, tidak memberi cukup ruang untuk investor berkembang, sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi terhambat.

    “Daya saing kita kalah, salah satu faktornya adalah tenaga kerja yang terlalu kaku, sulit mencari pekerja yang memiliki skill,” kata dia usai peluncuran Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat, 27 September 2019.

    Hanif kembali menyinggung 33 perusahaan yang merelokasi pabrik mereka dari Cina. Menurut dia, 23 perusahaan pindah ke Vietnam dan 10 lagi ke Malaysia, Vietnam, Kamboja.  Walhasil, tak satupun dari perusahaan ini yang pindah ke Indonesia. Situasi ini juga pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada awal September 2019 lalu. 

    Hanif menambahkan, salah satu yang menjadi masalah adalah tenaga kerja di Indonesia yang masih didominasi lulusan SD dan SMP sebesar 58 persen. Selain itu, masalah ada pada hubungan industrial seperti upah minimum dan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    “Itu masih menjadi tantangan, pendeknya saya ingin katakan, perlu untuk mentransformasikan ekosistem tenaga kerja ini agar lebih fleksibel,” kata dia.

    Menurut dia, fleksibilitas di pasar tenaga kerja ini memang di satu sisi menimbulkan ketidakpastian. “Sebagai pribadi saya mungkin juga tidak suka, karena orang lebih suka kepastian,” kata dia. Akan tetapi, suka tidak suka cara model tersebut tetap harus dijalani.

    Hadir di acara yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman. Dia sepakat jika fleksibilitas ini diperlukan. Untuk itu, kata dia, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tenaga kerja di Indonesia perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. 

    Kondisi ini juga, kata Adhi, yang perlu dipahami oleh Serikat Pekerja yang selama ini menolak revisi UU Ketenagakerjaan. “Bagaimana merumuskan hal baru yang sesuai, agar kinerja lebih cepat, rekrutmen tenaga kerja juga lebih fleksibel,” ujarnya.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.