TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengirimkan pejabatnya ke Malaysia untuk menindaklanjuti kasus kegagalan pelindungan data pribadi pelanggan Malindo Air dan Lion Thai beberapa waktu lalu.
Selain bertemu dengan pejabat Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KMMM) di Putrajaya, mereka bertemu perwakilan Malindo Air untuk memastikan bahwa data penumpang, khususnya, yang terkait dengan warganegara Indonesia sudah diamankan.
"Dari hasil investigasi awal yang dilakukan oleh pihak independen, terdapat sekitar 7,8 juta penumpang yang terkait kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang terdiri dari beberapa kewarganegaraan antara lain 66 persen dari Malaysia, 4 persen dari India dan 2 persen dari Indonesia," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 September 2019.
Ferdinandus mengatakan investigasi kasus Malindo Air oleh otoritas Malaysia masih terus berjalan. Adapun kasus ini diawali dengan indikasi kebocoran data melalui surat kabar setempat pada 18 September 2019. Temuan kemudian ditindaklanjuti oleh Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia untuk mendapatkan informasi dari Malindo Air terkait adanya kegagalan perlindungan data pribadi penumpang maskapai tersebut.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas permintaan JPDP Malaysia, 19 September 2019, Malindo Air membuat press release pertama terkait indikasi kegagalan perlindungan data pribadi yang melibatkan perusahaan GoQou sebagai penyedia layanan platform untuk reservasi dan pembayaran tiket. Satu hari setelah informasi tersebut disampaikan ke publik, pihak maskapai melakukan pertemuan langsung dengan JPDP Malaysia terkait penanganan kasus kegagalan perlindungan data pribadi tersebut.
Selepas itu, kata Ferdinandus, Malindo Air telah melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP Malaysia. Salah satunya melakukan tinjauan dan perbaikan kontrak dengan prosesor data atau penyedia jasa layanan yang digunakan seperti GoQou sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemrosesan data pribadi yang dikelola.
"Secara khusus, Dirjen JPDP Malaysia juga menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam proses investigasi namun di satu sisi menjadi kasus pembelajaran bagi negara-negara ASEAN dalam kolaborasi penanganan insiden kegagalan perlindungan data pribadi yang melibatkan banyak negara," ujar Ferdinandus.
Seperti dikutip Asia One, CEO Malindo Air Chandran Rama Muthy akhirnya mengakui terjadi kebocoran data penumpang secara besar-besaran seperti paspor, alamat rumah, nomor telepon ke forum pertukaran data pada Agustus lalu. Menurut Chandran, maskapainya tengah melakukan investigasi tentang masalah ini. Masalah ini pun sudah disampaikan ke Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada Selasa, 17 September 2019.
CAESAR AKBAR
