Pengusaha Tolak RKUHP, Sejumlah Pasal Tak Pro Investasi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat membahas RKUHP bersama Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III dan pimpinan fraksi-fraski DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 September 2019. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Jokowi yang meminta DPR menunda pengesahan sekaligus membahas 14 pasal bermasalah dalam RKUHP. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat membahas RKUHP bersama Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III dan pimpinan fraksi-fraski DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 September 2019. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Jokowi yang meminta DPR menunda pengesahan sekaligus membahas 14 pasal bermasalah dalam RKUHP. TEMPO/Subekti.

    Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengeluhkan  Pasal 417 dan 419 tentang perzinaan. Menurut dia, pasal tersebut bisa menurunkan angka kunjungan wisatawan mancanegara. “Isu itu sangat sensitif dan mereka resah. Pasar merespons negatif karena aturan pidana masuk ke ranah privasi,” ujar dia.

    Menurut Yusran, dampak dari keresahan itu sudah dirasakan pengusaha hotel dan penginapan di Bali. Dia mengatakan wisatawan asing yang mengetahui isu RKHUP membatalkan pemesanan penginapan di kawasan obyek wisata. Maulana menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang tidak melibatkan industri saat merancang RKUHP.  “Jangan lupa, kita membuka pasar bukan hanya untuk domestik, tapi juga asing,” ucap dia, seraya berharap PHRI diberi ruang untuk memberi masukan.

    Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, meminta pemerintah dan DPR mengkaji ulang pasal dalam RKUHP yang merugikan industri pariwisata. “Kami bersama PHRI akan mengajukan kajian kepada DPRD Provinsi Bali untuk kemudian disampaikan pada DPR RI,” kata dia. Menurut Tjokorda, isu tersebut telah menimbulkan persepsi negatif dari negara lain, seperti Australia dan Inggris, yang telah mengeluarkan travel advice kepada warganya yang akan datang ke Indonesia.

    Presiden Joko Widodo memberi respons atas masukan dari sejumlah pihak terhadap RKUHP, termasuk dari pengusaha. “Banyak sekali masukan yang kami terima, misalnya tentang hukum yang masuk terlalu privat. Ini masukan yang baik dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Jokowi.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.